Progres Proyek Lambat di Kutim Disorot Tajam DPRD: Dewan Jadi Sasaran Kritik Warga, Proses Tender dan Kinerja OPD Dipertanyakan

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menyoroti keras lambatnya realisasi pengerjaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur daerah, termasuk proyek skema Multi Years Contract (MYC). Keterlambatan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan menjadikan DPRD sebagai sasaran kritik.

Poin-Poin Utama Sorotan Dewan:

1. Keterlambatan di Akhir Tahun: Anggota DPRD seperti Yan SPD menyoroti bahwa banyak proyek fisik, terutama yang melalui proses tender, baru mulai dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran, seperti pada bulan November. Kondisi ini menyulitkan penyelesaian proyek sesuai target waktu yang tersisa.
2. Proyek MYC Belum Maksimal: Proyek MYC, seperti semenisasi jalan sepanjang 6 km di Kecamatan Telen, dilaporkan baru mencapai sekitar 4 km. Ketua DPRD Kutim, Joni, juga pernah menyoroti bahwa banyak proyek MYC bernilai miliaran rupiah yang progresnya belum mencapai 50 persen.
3. DPRD Jadi Sasaran Kritik Warga: Anggota DPRD Masdari Kidang mengungkapkan rasa malu dan frustrasinya karena dewan kerap menjadi sasaran kritik masyarakat, terutama menjelang masa reses. Ia menilai lambatnya pekerjaan ini mencoreng kepercayaan publik, padahal usulan proyek sudah diajukan jauh sebelumnya.
4. Penyebab Keterlambatan: Penyebab utama masalah ini ditengarai adalah lambatnya proses tender dan adanya indikasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak segera melaksanakan proyek meskipun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah diserahkan.
5. Tindakan DPRD: Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, menegaskan bahwa dewan akan memanggil dinas-dinas terkait untuk meminta penjelasan mengenai kendala yang dihadapi. DPRD mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan percepatan agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu.

Secara keseluruhan, DPRD Kutim menuntut agar pemerintah segera bertindak cepat untuk menuntaskan masalah ini, demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara merata.

ADV Diskominfo SP Kutim