KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Syafruddin, menggelar diskusi dan tanya jawab bersama sejumlah wartawan di Samarinda. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan sikap politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait arah dukungan pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur mendatang, sekaligus menanggapi beberapa isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Syafruddin yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Kalimantan Timur menegaskan bahwa partainya tidak akan kembali mengusung pasangan Rudi–Seno pada kontestasi Pilgub berikutnya. Menurutnya, PKB telah memiliki rencana politik sendiri dengan menyiapkan kader internal untuk maju sebagai calon pemimpin daerah.
“Kita menegaskan pada Pilgub yang akan datang, kita tidak ingin lagi Rudi–Seno diusung untuk periode kedua. Cukup satu periode saja PKB mengusung,” ujar Syafruddin.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap pemerintahan yang berjalan, melainkan bagian dari strategi politik partai yang ingin memberi kesempatan kepada kader internal untuk tampil dalam kontestasi politik daerah.
“PKB sudah menyiapkan kader sendiri untuk bertarung di Pilgub yang akan datang. Itu alasan utama kenapa kami tidak lagi mengusung Rudi–Seno ke depan,” tegasnya.
Meski demikian, Syafruddin memastikan bahwa PKB tetap bersikap objektif dalam menilai kebijakan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa partainya akan tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Ketika kebijakannya pro rakyat, kami tentu akan berada di barisan terdepan untuk mendukung. Tetapi ketika kebijakannya tidak pro rakyat, kami juga akan menjadi yang terdepan untuk memberikan kritik,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, wartawan juga menyinggung soal isu dana Rp8,5 miliar yang sempat menjadi perhatian publik. Menanggapi hal itu, Syafruddin mengaku mendengar adanya itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut, meski mekanisme pengembaliannya masih belum jelas.
“Saya dengar sudah ada itikad baik untuk mengembalikan Rp8,5 miliar itu. Cuma mekanismenya seperti apa, apakah masih bisa atau tidak, kita belum tahu. Itu nanti biar teman-teman wartawan yang mengkaji lebih lanjut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi disebut memiliki komitmen untuk mengembalikan dana tersebut, namun proses teknisnya masih perlu kejelasan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Selain itu, Syafruddin juga menanggapi pertanyaan mengenai isu dinasti politik yang belakangan ramai dibicarakan. Menurutnya, dalam sistem demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin.
“Dalam sistem demokrasi sebenarnya tidak ada istilah dinasti. Demokrasi itu terbuka, semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih,” jelasnya.
Ia menilai bahwa penilaian akhir tetap berada di tangan masyarakat sebagai pemilik suara dalam proses demokrasi.
“Biarkan rakyat yang menilai dan menentukan pilihannya. Semua anak bangsa punya hak yang sama dalam demokrasi,” tegas Syafruddin.
Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan bahwa keputusan PKB untuk tidak lagi mengusung pasangan Rudi–Seno merupakan langkah politik partai yang telah mempertimbangkan kesiapan kader internal untuk maju dalam kontestasi Pilgub Kalimantan Timur mendatang.
“Karena kami sudah punya kader yang disiapkan untuk maju. Itu alasan politik kami. Kami juga partai yang sejak awal mengusung Rudi–Seno, dan sekarang kami juga yang menegaskan akan mengusung kader sendiri,” pungkasnya.
Diskusi tersebut berlangsung terbuka dan interaktif, dengan berbagai pertanyaan kritis dari wartawan terkait dinamika politik di Kalimantan Timur menjelang pemilihan gubernur berikutnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
