KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti kontribusi sektor perbankan terhadap pembangunan daerah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rapat hearing bidang keuangan dan ekonomi yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Kamis (7/5/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, didampingi Sekretaris dan anggota Komisi II, Rusdi Doviyanto serta Viktor Yuan, bersama pihak Bank Mandiri KCP Samarinda Kesuma Bangsa.
Dalam hearing itu, DPRD mempertanyakan sejauh mana kontribusi nyata perbankan terhadap pembangunan Kota Samarinda, khususnya bank-bank yang menghimpun dana pemerintah daerah maupun masyarakat.
Usai rapat, Iswandi mengatakan selama ini kontribusi CSR dari sektor perbankan dinilai masih belum terlihat secara maksimal, kecuali dari Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Kontribusi perbankan selain BPD belum terlalu terlihat,” ujarnya singkat kepada awak media.
Menurutnya, bank yang menjalankan aktivitas bisnis di Samarinda seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga ikut terlibat dalam pembangunan kota melalui program sosial dan pembangunan fasilitas publik.
Ia mencontohkan sejumlah proyek monumental maupun ruang publik yang sebenarnya dapat dibangun melalui dukungan CSR perbankan tanpa harus sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Iswandi menilai pola pembangunan seperti itu perlu mulai diterapkan agar pemerintah daerah memiliki ruang anggaran lebih luas untuk program prioritas lainnya.
“Tidak bisa semua mengandalkan APBD,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDIP itu bahkan menilai apabila beberapa bank besar berkontribusi melalui CSR, maka pembangunan fasilitas publik di Samarinda dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Menurutnya, konsep kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan kota.
Selain membahas CSR, Komisi II DPRD Samarinda juga mendalami sejumlah program pembiayaan dan kredit perbankan yang dinilai berpotensi membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Dalam hearing tersebut, pihak perbankan disebut menawarkan program kredit hingga Rp100 juta tanpa jaminan. Program itu dinilai cukup menarik dan berpotensi membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.
“Nanti akan kami dalami lagi mekanismenya,” kata Iswandi.
Ia menjelaskan, apabila program tersebut benar-benar dapat diakses masyarakat dengan mekanisme yang mudah dan tepat sasaran, maka DPRD akan mendorong agar program itu disinergikan dengan pelaku usaha binaan pemerintah daerah, termasuk Dinas Perdagangan maupun koperasi.
Komisi II juga membahas penempatan dana pemerintah kota di sejumlah bank. Menurut Iswandi, penilaian keuntungan daerah tidak semata-mata dilihat dari besaran bunga deposito, tetapi juga dari manfaat lain yang diberikan bank kepada masyarakat.
Ia menilai kontribusi berupa pembangunan fasilitas umum, bantuan sosial hingga dukungan kegiatan masyarakat juga harus dihitung sebagai bagian dari keuntungan daerah.
“Feedback kepada masyarakat juga penting,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Iswandi turut mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjaga tingkat inflasi daerah. Ia menyebut capaian Samarinda yang beberapa kali masuk peringkat nasional dalam pengendalian inflasi merupakan hasil kerja bersama lintas sektor.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, pelaku usaha hingga stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Ia juga menyinggung penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Samarinda atas capaian pengendalian inflasi tersebut dengan nilai sekitar Rp3 miliar. Namun, DPRD mengaku masih akan mendalami penggunaan dana penghargaan itu.
Di akhir keterangannya, Iswandi menegaskan DPRD Kota Samarinda akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara objektif dan proporsional.
Menurutnya, kritik yang disampaikan DPRD bukan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendorong pembangunan Kota Samarinda agar berjalan lebih baik.
“Kritik itu untuk perbaikan Kota Samarinda,” pungkasnya.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
