KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Balikpapan pada Senin (15/6/2026) lalu. Berbagai isu yang disoroti mahasiswa dinilai menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari penerangan jalan umum (PJU), kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga meningkatnya potensi kriminalitas akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.
Menurut Bagus, Pemerintah Kota Balikpapan tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi sekaligus tindak lanjut pemerintah sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Apa yang menjadi perhatian mahasiswa pada dasarnya juga menjadi perhatian pemerintah. Kami terus berupaya mencari solusi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar persoalan yang ada dapat ditangani secara bertahap,” ujar Bagus saat ditemui awak media, Rabu (17/6/2026).
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah masih minimnya penerangan jalan di sejumlah kawasan. Menanggapi hal tersebut, Bagus menjelaskan bahwa pemerintah kota setiap tahun telah mengalokasikan anggaran untuk pemasangan maupun pemeliharaan lampu penerangan jalan melalui Dinas Perhubungan dan pemerintah kecamatan.
Ia mengakui masih terdapat beberapa titik yang membutuhkan tambahan penerangan, terutama di kawasan permukiman yang terus berkembang. Karena itu, masyarakat diminta aktif menyampaikan usulan kepada pemerintah agar kebutuhan tersebut dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
“Penerangan jalan itu sudah teranggarkan setiap tahun. Jika ada titik-titik yang masih membutuhkan lampu jalan, masyarakat bisa berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan maupun kecamatan karena memang masih ada beberapa wilayah yang memerlukan penambahan penerangan,” katanya.
Selain infrastruktur, mahasiswa juga menyoroti kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Menurut Bagus, Pemkot Balikpapan telah mengambil langkah dengan menyampaikan usulan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian diteruskan kepada kementerian terkait di tingkat pusat.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan formasi ASN secara nasional menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan tambahan formasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Secara resmi kami sudah bersurat. Memang ada kekurangan tenaga pendidik, guru, tenaga kesehatan, termasuk dokter. Mudah-mudahan usulan yang kami sampaikan dapat segera mendapat persetujuan sehingga kebutuhan tersebut bisa dipenuhi,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah antrean BBM bersubsidi, khususnya solar, yang kerap dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha. Bagus mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, serta instansi terkait guna memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan di lapangan.
Menurutnya, pemerintah pusat hingga saat ini masih mempertahankan harga BBM subsidi sehingga masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Namun demikian, pengawasan distribusi tetap perlu diperkuat agar penyaluran BBM subsidi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap dalam beberapa bulan ke depan antrean solar subsidi bisa semakin berkurang. Koordinasi dengan Pertamina, pemilik SPBU, dan dinas terkait terus dilakukan untuk memperbaiki distribusi di lapangan,” jelasnya.
Terkait informasi mengenai terbatasnya SPBU yang melayani penyaluran solar untuk kendaraan tertentu, Bagus memastikan pemerintah kota akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Pertamina Patra Niaga guna memperoleh solusi terbaik.
“Nanti secara kedinasan akan kami koordinasikan dengan Patra Niaga sebagai pihak yang berwenang dalam distribusi dan penjualan BBM di Kota Balikpapan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Bagus juga menyoroti dampak perlambatan aktivitas sektor pertambangan yang belakangan memicu pengurangan tenaga kerja di sejumlah perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi tertundanya beberapa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang berdampak langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan tambang.
Akibatnya, sejumlah perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jumlah karyawan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah apabila berlangsung dalam waktu yang lama.
“Ada beberapa perusahaan tambang yang melakukan pengurangan karyawan dan jumlahnya cukup besar. Kita berharap RKAP yang tertunda bisa segera berjalan sehingga aktivitas perusahaan kembali normal dan peluang kerja dapat terbuka lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Bagus mengingatkan bahwa perlambatan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial, termasuk meningkatnya angka kriminalitas. Karena itu, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepolisian, TNI, serta unsur kewilayahan terus memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pengawasan keamanan lingkungan.
Ia mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dan menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam serta pendataan warga pendatang yang masuk ke lingkungan permukiman.
“Kami berharap kecamatan, kelurahan hingga RT terus meningkatkan kewaspadaan lingkungan. Ronda malam perlu diaktifkan kembali dan warga baru yang datang juga harus segera melapor agar keamanan lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.
Bagus menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan masukan berharga bagi pemerintah daerah. Ia memastikan Pemkot Balikpapan akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai sektor pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berharap stabilitas sosial dan ekonomi daerah tetap terjaga, sementara kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat demi mendukung terwujudnya Balikpapan sebagai kota yang nyaman, maju, dan berdaya saing.
Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
