KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda mendorong Perumda Varian Niaga lebih agresif mengembangkan peluang usaha melalui pemanfaatan aset daerah yang belum dimanfaatkan. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama jajaran Perumda Varian Niaga di Ruang Kerja Komisi II DPRD Kota Samarinda, Senin (13/7/2026). Rapat membahas laporan keuangan 2025–2026, rencana bisnis 2027, penggunaan dana hibah, kerja sama dengan pihak ketiga, serta evaluasi pelaksanaan program kerja.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengapresiasi peningkatan kontribusi Perumda Varian Niaga terhadap PAD yang dinilai terus menunjukkan tren positif.
“Kontribusi terhadap PAD meningkat cukup signifikan dan ini patut diapresiasi,” ujar Iswandi.
Ia menyebut setoran PAD dari Perumda Varian Niaga naik dari sekitar Rp400 juta pada 2024, menjadi Rp500 juta pada 2025, dan diproyeksikan mencapai sekitar Rp2,5 miliar pada 2026.
Meski demikian, Komisi II meminta manajemen tidak berpuas diri. DPRD menilai masih banyak aset milik Pemerintah Kota Samarinda yang belum dimanfaatkan dan dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru.
Untuk itu, Komisi II berencana mengundang perangkat daerah terkait guna membahas skema pemanfaatan aset yang lebih produktif bersama Perumda Varian Niaga.
Selain optimalisasi aset, DPRD juga meminta perusahaan menyusun blueprint bisnis sebagai arah pengembangan usaha jangka panjang, termasuk memperkuat sektor-sektor potensial seperti jasa maritim di kawasan Sungai Mahakam.
“Masih banyak potensi bisnis yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan PAD,” katanya.
Iswandi menegaskan, Perumda Varian Niaga tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan bagi daerah, tetapi juga tetap menjalankan perannya dalam mendukung stabilitas ekonomi, termasuk sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Komisi II berharap sinergi antara Perumda Varian Niaga, organisasi perangkat daerah (OPD), dan DPRD dapat mempercepat pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
