Menu ✖

Mode Gelap
Joha Fajal Optimistis Sepak Bola Samarinda Raih Medali Emas di Porprov VIII Kaltim Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar Otorita IKN Gelar Program Pantai Lestari, Bersihkan Lima Pantai dan Edukasi Pemilahan Sampah Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah

BERITA DAERAH · 13 Jul 2026 18:00 WITA ·

Sertifikat Tak Kunjung Terbit, Kuasa Hukum Nasabah Minta Pimpinan BTN Hadir di DPRD Samarinda


 Kuasa hukum nasabah BTN, Budi, memberikan keterangan usai audiensi di DPRD Kota Samarinda. Ia meminta BTN menghadirkan pejabat yang berwenang mengambil keputusan pada rapat lanjutan guna menyelesaikan persoalan sertifikat rumah kliennya yang belum diterima meski KPR telah lunas sejak 2011. Foto: Yana Ashari. Perbesar

Kuasa hukum nasabah BTN, Budi, memberikan keterangan usai audiensi di DPRD Kota Samarinda. Ia meminta BTN menghadirkan pejabat yang berwenang mengambil keputusan pada rapat lanjutan guna menyelesaikan persoalan sertifikat rumah kliennya yang belum diterima meski KPR telah lunas sejak 2011. Foto: Yana Ashari.

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Kuasa hukum nasabah BTN, Budi, meminta PT Bank Tabungan Negara (BTN) menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan pada rapat lanjutan yang akan difasilitasi Komisi II DPRD Kota Samarinda. Permintaan itu disampaikan menyusul belum tuntasnya persoalan sertifikat rumah milik kliennya, Fahri, meski kredit telah lunas sejak 2011.

Pernyataan tersebut disampaikan usai audiensi di DPRD Kota Samarinda, Senin (13/7/2026). Selain pimpinan BTN, Budi berharap rapat berikutnya juga dihadiri Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda agar penyelesaian dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Kami berharap rapat berikutnya dihadiri pihak yang benar-benar bisa mengambil keputusan,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, Fahri telah mencicil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama 10 tahun hingga dinyatakan lunas. Namun, sekitar 15 tahun setelah pelunasan, sertifikat hak milik rumah tersebut belum juga diterima.

Menurut Budi, pihaknya meminta BTN segera menyerahkan sertifikat sekaligus menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Sementara itu, Fahri mengaku terus menanyakan keberadaan sertifikat sejak kreditnya lunas. Namun, setiap kali mendatangi BTN, ia justru mendapat penjelasan bahwa data miliknya tidak ditemukan.

“Saya hanya ingin sertifikat saya segera diserahkan,” kata Fahri.

Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang, sekaligus menjadi perhatian agar kasus serupa tidak kembali dialami konsumen lain.

Komisi II DPRD Kota Samarinda akan menjadwalkan rapat lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan guna memberikan kepastian hukum atas hak nasabah.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Joha Fajal Optimistis Sepak Bola Samarinda Raih Medali Emas di Porprov VIII Kaltim

18 November 2026 - 10:00 WITA

r70

Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa

17 November 2026 - 20:00 WITA

r68

Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar

17 November 2026 - 19:00 WITA

r69

Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah

17 November 2026 - 17:00 WITA

r67

DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

17 November 2026 - 16:00 WITA

r66

Anhar Desak Perumda Tirta Kencana Prioritaskan Eks Karyawan PT WATS, Jangan Abaikan Nasib Pekerja

17 November 2026 - 15:00 WITA

r63
Trending di BERITA DAERAH