KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Sekitar 70 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, ditargetkan mulai beroperasi paling lambat akhir 2026. Pengoperasian tersebut mencakup fasilitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan aglomerasi yang selama ini masih menunggu kepastian pelaksanaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan target tersebut setelah menerima kunjungan Direktur Manajemen Risiko Badan Gizi Nasional (BGN) RI beserta rombongan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (13/10/2026). Pertemuan itu membahas kebijakan pengoperasian dapur SPPG, termasuk fasilitas yang telah selesai dibangun tetapi belum beroperasi akibat moratorium sementara.
Sunggono mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh dapur yang memenuhi persyaratan dapat segera difungsikan sesuai kebijakan BGN. Dengan demikian, fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Kukar.
“Insyaallah, seluruh dapur SPPG yang sudah terbangun, baik di wilayah 3T maupun aglomerasi, ditargetkan beroperasi paling lambat akhir tahun ini,” ujar Sunggono saat diwawancarai, Kamis (15/10/2026).
Ia merinci, dari sekitar 70 dapur SPPG yang telah dibangun di Kukar, sebanyak 17 dapur berada di wilayah 3T, sedangkan 53 dapur lainnya tersebar di kawasan aglomerasi.
Menurut Sunggono, fasilitas tersebut pada dasarnya telah tersedia. Namun, pengoperasiannya masih harus mengikuti kebijakan yang berlaku serta memenuhi tahapan administrasi dan verifikasi sesuai ketentuan BGN.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memandang kepastian pengoperasian ini penting untuk mempercepat perluasan pelayanan pemenuhan gizi. Terlebih, keberadaan dapur SPPG di wilayah 3T diharapkan dapat menjangkau masyarakat di kawasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dan fasilitas pendukung.
Sunggono menambahkan, komitmen untuk mengoperasikan dapur yang telah dibangun sebelumnya juga telah disampaikan Kepala BGN dalam pertemuan daring bersama pemerintah daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berarti membuka kesempatan bagi pembangunan dapur SPPG baru.
Prioritas pengoperasian, lanjutnya, diberikan kepada dapur yang telah selesai dibangun, terverifikasi, dan tercatat dalam portal BGN. Persyaratan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan fasilitas yang akan difungsikan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
“Tidak ada izin untuk membuka SPPG baru. Fokusnya adalah dapur yang sudah selesai dibangun, terverifikasi, dan tercatat dalam portal BGN,” tegasnya.
Dengan kebijakan tersebut, sekitar 70 dapur SPPG yang telah dibangun di Kukar menjadi sasaran pengoperasian hingga akhir 2026, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang berlaku. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan BGN untuk menindaklanjuti proses tersebut agar berjalan sesuai ketentuan dan target waktu.
Sunggono berharap, setelah mulai beroperasi, seluruh fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperluas jangkauan pelayanan, pengoperasian dapur SPPG juga diharapkan mendukung pemerataan program pemenuhan gizi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T di Kabupaten Kutai Kartanegara.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy @2026
