KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kaltim bersama perwakilan DPRD Kota Samarinda dan Forum Aksi Rakyat Kaltim menggelar pertemuan di Gedung A lantai 1, Ruang Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Selasa (11/11/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Kaltim Salehuddin, Subandi, dan A. Vendy Meru, serta Viktor Yuan dari DPRD Kota Samarinda. Agenda utama pertemuan membahas rencana audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim untuk menindaklanjuti persoalan pemotongan DBH yang dinilai merugikan daerah penghasil seperti Kalimantan Timur.
Ketua Yudisium Forum Aksi Rakyat Kaltim, A. Vendy Meru, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan turut mendukung perjuangan rakyat Kalimantan Timur dalam memperjuangkan keadilan fiskal.
“Pertama, saya mewakili teman-teman Fraksi Forum Aksi Rakyat Kaltim menyampaikan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kaltim, DPRD Kota Samarinda, serta perwakilan kabupaten dan kota yang turut hadir. Kami sangat berbahagia karena pertemuan ini berjalan dengan baik, seluruh aspirasi rakyat telah terakomodasi dan dicatat,” ujar Vendy.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati langkah bersama untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat serta menjalin komunikasi lebih intens dengan Pemerintah Provinsi, gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Kalimantan Timur.
“Kami ingin memperjuangkan hak rakyat Kaltim agar Dana Bagi Hasil tidak dipotong dengan alasan apa pun. Kaltim adalah provinsi penyumbang devisa besar bagi negara — kita ini urutan kedua secara nasional dari sektor pertambangan,” tegasnya.
Vendy juga menyoroti kontribusi besar Kalimantan Timur terhadap perekonomian nasional, terutama melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pada tahun 2024 mencapai Rp858,1 triliun.
“Artinya, kita punya dasar dan pondasi kuat untuk berbicara. Pemerintah pusat seharusnya menyadari bahwa Kaltim adalah daerah penghasil yang memberi dampak besar bagi ekonomi nasional. Masyarakat tidak seharusnya terus berjuang sendiri,” lanjutnya.
Meski dikenal sebagai provinsi kaya sumber daya alam, kata Vendy, kenyataan sosial di lapangan masih menunjukkan banyak masyarakat yang belum menikmati kesejahteraan secara merata.
“Kaltim dikenal sebagai daerah kaya, tapi faktanya masih banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Ini yang kami perjuangkan — agar kesejahteraan rakyat benar-benar dirasakan, bukan hanya jadi slogan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Vendy menyebut bahwa Forum Aksi Rakyat Kaltim akan menunggu langkah konkret dari DPRD dalam waktu satu minggu ke depan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.
“Kami berharap DPR benar-benar menjadi representasi rakyat Kaltim dalam memperjuangkan usulan dan rekomendasi ini. Fraksi Rakyat Kaltim siap terus mengawal perjuangan ini bersama seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Editor : Awang @2025
