Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 27 Nov 2025 19:45 WITA ·

DPRD Kutim Soroti Disparitas Perhitungan BPJS Kesehatan Pegawai dalam Evaluasi APBD oleh Provinsi


 DPRD Kutim Soroti Disparitas Perhitungan BPJS Kesehatan Pegawai dalam Evaluasi APBD oleh Provinsi Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) oleh Pemerintah Provinsi telah menjadi momen penting untuk melakukan penyempurnaan sistem penganggaran daerah. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan meningkatkan akurasi anggaran dan memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pada aspek perhitungan jaminan kesehatan pegawai.

Jimmi menjelaskan bahwa proses peninjauan ini bersifat komprehensif, mencakup hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu masalah spesifik yang menjadi sorotan utama Pemerintah Provinsi adalah metode perhitungan iuran BPJS Kesehatan bagi pegawai pemerintah daerah. Ditemukan adanya ketidaksesuaian atau disparitas yang signifikan antara perhitungan yang dilakukan Pemkab Kutim berdasarkan regulasi keuangan daerah (misalnya 4% dikalikan tunjangan)—dengan ketentuan dan mekanisme perhitungan resmi yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Perbedaan ini terjadi karena perhitungan BPJS Kesehatan dapat menghasilkan angka yang terkadang lebih dari 4% atau kurang dari 4% dari dasar perhitungan daerah. Jimmi menekankan bahwa disparitas inilah yang kini menjadi fokus perbaikan utama. Pemerintah daerah Kutim dituntut untuk segera melakukan penyesuaian dan penyelarasan antara kebijakan internal dengan ketentuan teknis dari BPJS. Upaya penyelarasan ini penting tidak hanya untuk menciptakan efisiensi dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan hak-hak pegawai atas jaminan kesehatan terpenuhi secara optimal, sehingga mendukung kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara.

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH