Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 30 Nov 2025 11:00 WITA ·

Jamin Hak Pekerja: Mediasi Disnakertrans Kutim Hasilkan 33 Perjanjian Bersama dan 50 Anjuran Sepanjang Tahun 2025


 Jamin Hak Pekerja: Mediasi Disnakertrans Kutim Hasilkan 33 Perjanjian Bersama dan 50 Anjuran Sepanjang Tahun 2025 Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berhasil menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga kondusifitas iklim kerja, meskipun tingkat perselisihan hubungan industrial sepanjang tahun 2025 tercatat cukup tinggi. Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangani 95 proses mediasi tripartit yang melibatkan pihak pekerja dan perusahaan. Dari jumlah tersebut, Disnakertrans mencatat capaian signifikan dengan berhasil menuntaskan 83 kasus di meja mediasi. Keberhasilan penyelesaian ini merupakan hasil dari pendekatan komunikasi yang berimbang dan komitmen untuk menjunjung prinsip keadilan bagi semua pihak.

Sebagai tindak lanjut dari mediasi, lembaga ini menerbitkan 50 Anjuran dan memfasilitasi terbentuknya 33 Perjanjian Bersama (PB). Roma Malau menekankan bahwa dalam setiap proses, prioritas utama adalah memastikan hak-hak pekerja dan kepentingan banyak orang terpenuhi. Ia menambahkan, beberapa kasus sisanya ada yang dilimpahkan ke tingkat provinsi atau dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Disnakertrans mengidentifikasi bahwa pemicu utama sebagian besar perselisihan adalah perbedaan interpretasi terhadap aturan ketenagakerjaan yang dinamis, terutama menyusul adanya perubahan regulasi di tingkat nasional. Oleh karena itu, Disnakertrans menjadikan edukasi dan sosialisasi mengenai aturan terbaru sebagai langkah pencegahan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, melalui Disnakertrans, memastikan kehadirannya sebagai penengah yang adil dan fondasi utama dalam menjaga stabilitas hubungan industrial sepanjang tahun.

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH