Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 30 Nov 2025 11:15 WITA ·

Satpol PP Kutim Perkuat Kolaborasi Lintas Instansi


 Satpol PP Kutim Perkuat Kolaborasi Lintas Instansi Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Timur (Kutim) kini mempererat koordinasi dan sinergi dengan berbagai instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Penguatan kolaborasi lintas sektor ini dinilai krusial untuk memastikan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan pemeliharaan ketertiban umum (Tibum) berjalan secara efektif, mengingat Satpol PP tidak dapat bergerak sendiri dalam menertibkan berbagai jenis pelanggaran.

Kepala Satpol PP Kutim, Bapak Fatah Hidayat, menjelaskan bahwa setiap operasi lapangan selalu didahului dengan koordinasi teknis yang jelas sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi:

  1. Urusan Perdagangan (PKL): Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan aktivitas jual beli yang tidak sesuai peruntukan.
  2. Urusan Lingkungan Hidup: Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menangani persoalan sampah dan limbah dari aktivitas pedagang. Sebagai contoh, kasus pedagang pemotong ayam di lokasi tidak resmi memerlukan pengecekan izin lingkungan dan Amdal oleh DLH. Satpol PP hanya bertindak sebagai pendamping penegakan.
  3. Urusan Lalu Lintas: Satpol PP berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menangani masalah parkir liar dan kendaraan berat yang mengganggu ketertiban jalan.
  4. Urusan Sosial: Penanganan masalah sosial, seperti penertiban gelandangan dan pengemis, dilakukan bersama Dinas Sosial (Dinsos).
  5. Disiplin ASN: Dalam hal penanganan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Satpol PP hanya dapat bertindak jika ada permintaan resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Bapak Hidayat menegaskan bahwa Satpol PP bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, melainkan bertugas mendukung dan menegakkan aturan bersama instansi lain sesuai porsi dan kewenangan masing-masing. Dengan penguatan koordinasi ini, Pemkab Kutim berharap seluruh instansi menjadi lebih solid dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan, demi terwujudnya masyarakat yang lebih tertib dan berbudaya hukum.

 

ADV Disominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH