KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi meluncurkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Peluncuran yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (17/6/2026), menjadi tonggak penting dalam modernisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan, Direktur Bisnis dan Syariah Bank Kaltimtara Muhammad Edwin, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara pengeluaran, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Peluncuran SP2D Online ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kukar dalam mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan, khususnya di sektor pengelolaan keuangan daerah. Sistem tersebut memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara elektronik sehingga lebih efisien dibandingkan mekanisme manual yang selama ini diterapkan.
Usai kegiatan, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kukar yang dinilai progresif dalam menerapkan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penerapan SP2D Online tidak hanya bertujuan mempercepat proses pencairan dana, tetapi juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengapresiasi langkah Pemkab Kukar yang telah menerapkan SP2D Online sebagai bagian dari percepatan digitalisasi keuangan daerah,” ujar Horas.
Ia menjelaskan, Kemendagri mendukung penuh implementasi sistem tersebut karena sejalan dengan program nasional percepatan transformasi digital pemerintahan. Dengan sistem yang terintegrasi, seluruh transaksi keuangan daerah dapat dipantau secara lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik.
Horas berharap Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi keuangan daerah. Menurutnya, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui SP2D Online, proses pencairan dana yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara elektronik. Selain mempercepat pelayanan administrasi, sistem ini juga dinilai mampu meminimalkan kesalahan administrasi serta mengurangi potensi terjadinya penyimpangan atau fraud dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah.
“Dengan sistem digital, transaksi menjadi lebih akurat, lebih transparan, dan dapat menghindari potensi fraud dalam pengelolaan belanja OPD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Horas menuturkan bahwa peluncuran SP2D Online juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya digitalisasi pengelolaan keuangan. Karena itu, sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada pimpinan OPD, tetapi juga pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, hingga seluruh ASN yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran.
Menurutnya, keberhasilan implementasi sistem baru sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak dalam mengubah pola kerja dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih modern dan efisien.
Dengan adanya launching dan sosialisasi tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat segera beradaptasi dan menerapkan SP2D Online secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung implementasi SP2D Online di Kukar. Dukungan tersebut datang dari Bank Kaltimtara sebagai mitra strategis pemerintah daerah, serta berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang terus mendorong percepatan digitalisasi dan perluasan akses keuangan daerah.
Kolaborasi berbagai pihak tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan berintegritas.
Dengan resmi diterapkannya SP2D Online, Pemkab Kukar menegaskan komitmennya untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan era digital, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital yang terus didorong pemerintah pusat.
Pewarta & Editor: Fairuzzabady @2026
