KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Nilai-nilai Trisakti yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, dinilai tetap relevan sebagai pijakan pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan zaman. Prinsip berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan diyakini mampu menjadi fondasi bagi pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi PDI Perjuangan, Didik Agung Eko Wahono, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda” yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Samarinda di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan Abdul Wahab Syahranie No. 101, Samarinda, Minggu (21/6/2026).
Diskusi yang merupakan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno 2026 itu mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, jurnalis, hingga masyarakat dalam satu forum dialog untuk membahas implementasi ajaran Trisakti dalam pembangunan Kota Samarinda.
Selain Didik Agung Eko Wahono, kegiatan tersebut menghadirkan Ketua PWI Kalimantan Timur Abdurrahman Amin, Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah, serta Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Hairul Anwar. Diskusi dipandu oleh moderator Frida dan berlangsung interaktif.
Dalam pemaparannya, Didik menegaskan bahwa Trisakti bukan sekadar warisan pemikiran Bung Karno, melainkan konsep pembangunan yang masih sangat sesuai diterapkan di era modern, termasuk di tingkat pemerintah daerah.
“Trisakti masih sangat relevan hingga hari ini,” ujarnya.
Menurut Didik, prinsip berdaulat dalam politik harus diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pemerintah, kata dia, perlu membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), penyusunan kebijakan, hingga pengawasan pelaksanaan program pemerintah.
Ia menilai pembangunan tidak boleh hanya dirancang oleh pemerintah, tetapi harus lahir dari aspirasi masyarakat sehingga hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Pembangunan yang berpihak kepada rakyat hanya bisa terwujud apabila masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam menentukan arah kebijakan daerah. Partisipasi publik merupakan bentuk nyata dari kedaulatan politik yang dicita-citakan Bung Karno,” katanya.
Pada aspek berdikari dalam ekonomi, Didik menekankan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan dukungan nyata berupa akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha, digitalisasi, hingga perluasan pasar agar pelaku usaha mampu berkembang dan menjadi penopang ekonomi daerah.
“Berdikari bukan berarti menutup diri,” katanya singkat.
Ia menjelaskan, konsep berdikari yang diajarkan Bung Karno justru mengajarkan daerah agar mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar.
“Berdikari bukan berarti menutup diri, tetapi memperkuat kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara pada pilar berkepribadian dalam kebudayaan, Didik mengingatkan bahwa pesatnya pembangunan fisik dan kemajuan teknologi tidak boleh mengikis identitas daerah. Menurutnya, modernisasi harus berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal sebagai jati diri masyarakat.
“Berkepribadian dalam kebudayaan berarti kita tetap terbuka terhadap kemajuan, namun tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur,” ujarnya.
Didik juga menyoroti pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selaras dengan semangat Trisakti. Ia menilai APBD bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah, melainkan instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, penguatan UMKM, serta pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.
“APBD harus berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau banyaknya proyek fisik yang dibangun, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, Didik memberikan perhatian khusus terhadap peran generasi muda dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Trisakti di era digital. Menurutnya, kaum muda memiliki posisi strategis sebagai motor perubahan yang mampu memadukan semangat nasionalisme dengan inovasi dan penguasaan teknologi.
“Generasi muda memiliki peran strategis untuk menerjemahkan nilai-nilai Trisakti ke dalam konteks kekinian. Semangat nasionalisme harus berjalan seiring dengan penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui implementasi Trisakti di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan ekonomi, derasnya arus globalisasi, hingga masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Karena itu, Didik menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh elemen warga menjadi faktor penting agar pembangunan benar-benar berjalan sesuai cita-cita Bung Karno.
“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan Kota Samarinda tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial, kemandirian daerah, dan penguatan identitas budaya sebagaimana yang dicita-citakan Bung Karno,” pungkasnya.
Diskusi publik tersebut berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dan pandangan dari peserta. Melalui forum ini, DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda berharap pemikiran Trisakti Bung Karno tidak hanya dipahami sebagai konsep ideologis, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat ekonomi lokal, serta menjaga jati diri bangsa di tengah perkembangan zaman.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
