KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Persoalan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Upaya pengentasan kemiskinan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial maupun program pembangunan jangka pendek, tetapi harus menyentuh akar persoalan, terutama di wilayah pedesaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2026 persentase penduduk miskin di NTT mencapai 17,52 persen atau sekitar 1,04 juta jiwa. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan tercatat mencapai 21,64 persen.
Sekretaris DPD Forum Pemuda NTT Kota Samarinda, Ricard Parera, mengatakan tingginya angka kemiskinan di pedesaan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, masyarakat desa tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi perlu diberikan ruang untuk mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri.
“Angka 21,64 persen bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak-anak yang membutuhkan pendidikan layak, petani yang menghadapi persoalan produksi dan pasar, serta masyarakat desa yang belum mendapat akses ekonomi secara adil,” kata Ricard.
Ia menilai pemerintah perlu membangun ekosistem ekonomi desa yang mampu menciptakan sumber pendapatan secara berkelanjutan. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai sektor potensial, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga ekonomi kreatif.
Menurut Ricard, pemberian bantuan berupa bibit dan pupuk kepada petani belum cukup apabila persoalan lain seperti harga jual hasil produksi, akses pasar, distribusi, dan transportasi belum mendapatkan solusi yang menyeluruh.
“Petani tidak cukup hanya diberi bibit dan pupuk. Harga jual, akses pasar, serta transportasi juga harus diselesaikan,” ujarnya.
Selain penguatan sektor ekonomi, Ricard mendorong pemerintah membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda NTT untuk terlibat dalam pembangunan. Kaum muda dinilai memiliki peran penting dalam mengembangkan usaha, teknologi, pertanian modern, ekonomi kreatif, serta berbagai inovasi yang memanfaatkan potensi lokal.
Ia menyebut NTT memiliki beragam sumber daya yang dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan. Potensi tersebut meliputi sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, budaya, hingga sumber daya manusia.
“NTT tidak kekurangan potensi. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi kekuatan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Ricard menegaskan, pengentasan kemiskinan harus ditempatkan sebagai salah satu agenda utama pembangunan di NTT. Setiap kebijakan pembangunan, kata dia, perlu memastikan masyarakat lapisan bawah memperoleh manfaat nyata, terutama dalam hal akses pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesempatan kerja.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pedesaan agar mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui potensi yang dimiliki di daerah masing-masing.
“Masyarakat desa tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi keberpihakan negara. Kemerdekaan juga berarti membebaskan masyarakat dari kemiskinan,” pungkasnya.
(*) @2026
