Menu ✖

Mode Gelap
Pemkab Kukar Siapkan Mini MPP di Seluruh Kecamatan, Permudah Akses Pelayanan Publik Perusahaan di Kukar Wajib Serap 85 Persen Tenaga Kerja Lokal, Aulia Minta Perda Ditegakkan Pemkab Kukar Pastikan 17 Program Dedikasi Berlanjut pada 2027, Kesehatan dan Internet Gratis Jadi Prioritas Anhar Minta Wacana Pelarangan Vape Dikaji Komprehensif, Perhatikan Dampak Hukum dan Ekonomi Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

BERITA DAERAH · 12 Nov 2025 13:15 WITA ·

Banyak Kades Bermasalah dalam Laporan Keuangan: Pemkab Kutim Utamakan Pembinaan, Dana Fiktif Wajib Dikembalikan


 Banyak Kades Bermasalah dalam Laporan Keuangan: Pemkab Kutim Utamakan Pembinaan, Dana Fiktif Wajib Dikembalikan Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, mengungkapkan bahwa hasil audit yang dilakukan Pemkab menemukan banyak Kepala Desa (Kades) masih bermasalah dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran desa. Pemkab Kutim menegaskan fokus utama saat ini adalah pada pembinaan dan perbaikan tata kelola, bukan langsung ke jalur hukum.

Audit yang dilaksanakan antara Juni hingga Oktober 2025 ini telah memeriksa 80 Kades dari total 141 desa/kelurahan di Kutim. Mahyunadi menyebutkan bahwa lebih dari separuh Kades yang diperiksa memiliki catatan permasalahan.

Temuan utama meliputi:

  • Laporan keuangan yang tidak sesuai standar.
  • Dokumen pertanggungjawaban yang tidak selaras dengan realisasi kegiatan.
  • Dugaan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Wabup Mahyunadi menjelaskan bahwa masalah ini sebagian besar muncul akibat keterbatasan pemahaman aparatur desa mengenai administrasi dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, Pemkab Kutim memilih jalur pembinaan, yang mencakup pelatihan, pendampingan teknis, dan pengawasan intensif, demi memastikan pengelolaan anggaran desa menjadi tertib dan akuntabel.

Meskipun demikian, Mahyunadi memperingatkan bahwa pembinaan tidak berlaku untuk penyimpangan berat atau manipulasi yang disengaja. Dana yang terbukti digunakan secara fiktif wajib dikembalikan ke kas desa. Jika tidak diindahkan, Pemkab siap meneruskan kasus tersebut kepada penegak hukum.

Langkah audit ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan pembangunan yang bertujuan menjaga tata kelola keuangan desa yang bersih dan transparan, yang dinilai strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan layanan dasar masyarakat.

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pemkab Kukar Siapkan Mini MPP di Seluruh Kecamatan, Permudah Akses Pelayanan Publik

20 November 2026 - 16:00 WITA

s4

Perusahaan di Kukar Wajib Serap 85 Persen Tenaga Kerja Lokal, Aulia Minta Perda Ditegakkan

20 November 2026 - 15:00 WITA

s3

Pemkab Kukar Pastikan 17 Program Dedikasi Berlanjut pada 2027, Kesehatan dan Internet Gratis Jadi Prioritas

20 November 2026 - 14:00 WITA

s2

Anhar Minta Wacana Pelarangan Vape Dikaji Komprehensif, Perhatikan Dampak Hukum dan Ekonomi

20 November 2026 - 13:00 WITA

s1

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93
Trending di BERITA DAERAH