KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengawasan internal dan tidak menunggu Inspektorat menemukan persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Menurut Rahmad Mas’ud, pengawasan harus menjadi bagian dari proses kerja setiap perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan program, penyusunan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan. Langkah tersebut penting untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Rahmad Mas’ud saat menghadiri Penganugerahan Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026, yang menjadi rangkaian puncak Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kota Balikpapan di Aula Pemkot Balikpapan, Senin (14/9/2026).
Rahmad menegaskan, kepala OPD bersama seluruh pejabat struktural memiliki tanggung jawab utama dalam mengenali, memetakan, dan mengendalikan berbagai risiko di lingkungan kerja masing-masing.
“Kepala OPD dan pejabat struktural adalah pemilik risiko dan lini pertahanan pertama, bukan menunggu Inspektorat menemukan masalah,” kata Rahmad Mas’ud.
Ia menilai pengawasan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai pemeriksaan administrasi atau kegiatan untuk mencari kesalahan. Lebih dari itu, pengawasan harus menjadi bagian dari budaya kerja untuk memperbaiki tata kelola, mengelola risiko, serta meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.
Karena itu, pengendalian internal diminta diterapkan sejak penyusunan program strategis, perencanaan anggaran hingga pengambilan keputusan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Kepala OPD juga diminta menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, transparan, dan berintegritas.
Tidak Ada Toleransi terhadap Korupsi
Rahmad Mas’ud menegaskan Pemkot Balikpapan tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Tidak ada toleransi terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepala OPD harus menjadi teladan dalam budaya antikorupsi,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya dapat diukur dari banyaknya pemeriksaan atau laporan administrasi yang diselesaikan. Indikator yang lebih penting adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, membaiknya tata kelola pemerintahan, serta tercapainya target pembangunan daerah.
“Pengawasan harus memberi dampak nyata bagi tata kelola, pelayanan publik, dan pencapaian pembangunan,” ujarnya.
Rakorwas Kota Balikpapan 2026 mengusung tema “Pengawasan yang Berdampak: Mengawal Tata Kelola, Mengelola Risiko, dan Mendorong Kinerja untuk Mencapai Tujuan.”
Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Balikpapan juga memberikan Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026 kepada sejumlah perangkat daerah dan aparatur yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat sistem pengendalian internal, kepatuhan, serta tindak lanjut hasil pengawasan.
Rahmad berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Capaian para penerima penghargaan diharapkan menjadi motivasi bagi OPD lainnya untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola dan kinerja.
“Pengawasan harus menjadi akselerator pencapaian target, bukan hambatan birokrasi,” katanya.
Dorong Digitalisasi Pengawasan
Selain memperkuat pengawasan internal, Rahmad Mas’ud mendorong setiap OPD memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan.
Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membuat proses pengawasan dan pengambilan keputusan berjalan lebih efektif, efisien, transparan, serta berbasis data. Setiap perangkat daerah juga diminta melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian program dan segera mengidentifikasi potensi persoalan tanpa harus menunggu audit eksternal.
Dalam Rakorwas tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Dr Andi Irawan, MH., CCLE., turut memberikan perspektif mengenai penguatan pengawasan intern, upaya pencegahan, serta batas antara persoalan administratif dan tindak pidana.
Rahmad berharap sinergi antara pemerintah daerah, Inspektorat, dan aparat penegak hukum dapat semakin diperkuat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Mari jadikan pengawasan sebagai sahabat pembangunan, bukan sesuatu yang ditakuti,” pungkas Rahmad Mas’ud.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
