KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mencatat peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan setelah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2026 berhasil naik ke predikat BB atau sangat baik.
Capaian tersebut menjadi tonggak penting setelah sekitar satu dekade Balikpapan bertahan pada predikat B. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah.
Inspektur Kota Balikpapan Silvia Rahmadina mengatakan peningkatan predikat SAKIP tidak hanya berkaitan dengan kenaikan nilai evaluasi, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam pola pemerintah daerah mengelola dan mengukur kinerja.
“Peningkatan SAKIP bukan sekadar kenaikan angka, tetapi menunjukkan perbaikan tata kelola dan kinerja pemerintah daerah,” kata Silvia dalam laporannya pada Penganugerahan Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026, yang menjadi rangkaian puncak Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kota Balikpapan di Aula Pemkot Balikpapan, Senin (14/9/2026).
Kinerja OPD Semakin Baik
Peningkatan akuntabilitas juga terlihat pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pada 2026, tidak ada OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan yang memperoleh predikat CC atau lebih rendah.
Dari hasil evaluasi, sebanyak enam OPD meraih predikat A, 26 OPD memperoleh predikat BB, sementara dua OPD lainnya mendapatkan predikat B.
Menurut Silvia, hasil tersebut menunjukkan mulai terbentuknya budaya kerja yang lebih berorientasi pada hasil. Kinerja perangkat daerah tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari sejauh mana program yang dijalankan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Penguatan kinerja tersebut turut menjadi dasar pemberian Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026. Penilaian penghargaan mencakup tiga indikator, yakni SAKIP dengan bobot 40 persen, Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) 30 persen, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi sebesar 30 persen.
Sepanjang 2026, Inspektorat Kota Balikpapan menghasilkan tiga rekomendasi peningkatan kinerja, 78 rekomendasi terkait kesesuaian terhadap peraturan, serta 18 rekomendasi untuk memperkuat pengendalian internal.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Capai 98,49 Persen
Selain peningkatan SAKIP, Balikpapan juga mencatat capaian tinggi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK mencapai 98,49 persen, yang disebut menjadi capaian tertinggi di Kalimantan Timur. Sementara itu, tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tercatat sebesar 51,71 persen dan masih terus didorong untuk ditingkatkan.
Inspektorat juga memproses 23 pengaduan masyarakat sepanjang 2026. Pengaduan tersebut disampaikan melalui berbagai kanal, di antaranya SP4N-LAPOR, whistleblowing system (WBS), serta WhatsApp.
Dari seluruh pengaduan yang diterima, terdapat satu kasus yang ditangani bersama aparat penegak hukum. Inspektorat menyatakan seluruh pengaduan telah dituntaskan dan tidak ditemukan tindak pidana korupsi.
Pengawasan Bergeser ke Upaya Pencegahan
Silvia menjelaskan, berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari perubahan paradigma pengawasan di lingkungan Pemkot Balikpapan.
Inspektorat kini mendorong pengawasan dilakukan sejak tahap awal, bukan hanya setelah persoalan muncul. Melalui pendekatan tersebut, setiap OPD didorong untuk mengenali risiko, melakukan pemetaan, serta menyiapkan langkah pengendalian sebelum masalah berkembang.
“Pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi memastikan proses berjalan benar, risiko dikelola, dan program memberikan manfaat,” ujarnya.
Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah Rumah Integritas, yang menjadi sarana pembinaan sekaligus pengawasan bersama bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan.
Upaya pencegahan korupsi juga diperkuat melalui edukasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi, penguatan penyuluh dan agen integritas, sistem pengendalian internal, serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) KPK.
Dalam penguatan integritas, Balikpapan juga mencatat nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 sebesar 77,44, yang disebut sebagai capaian tertinggi di Kalimantan Timur dan hanya terpaut 0,56 poin dari kategori zona terjaga.
Sementara itu, capaian MCSP KPK berada pada angka 88,77, sedangkan SPIK mencapai 3,70 atau berada dalam kondisi terjaga.
Pendampingan Menuju WBK dan WBBM
Upaya membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas juga dilakukan melalui pendampingan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
DPMPTSP Kota Balikpapan sebelumnya telah meraih predikat WBK pada 2024. Saat ini, pendampingan terus dilakukan terhadap sejumlah unit layanan, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), DPMPTSP, SD Negeri 009 Balikpapan Utara, SMP Negeri 22, Puskesmas Mekarsari, dan Puskesmas Karang Joang.
Bagi Inspektorat Kota Balikpapan, kenaikan predikat SAKIP menjadi BB bukanlah akhir dari proses perbaikan. Capaian tersebut justru menjadi pijakan untuk memastikan kinerja pemerintah daerah semakin terukur, pengawasan semakin preventif, dan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
