KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah di Ruang Rapat Daksa Artha BPKAD Lantai 3, pada Selasa (5/11/2024) kemarin.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Kukar Dafip Haryanto, Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se Kukar.
Sebelum memulai kegiatan, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Nana Suryana kepada Sekda Kukar Sunggono menyerahkan surat tugasnya.
Dalam sambutannya, Sekda Kukar menyambut Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim yang telah berkenan datang dalam rangka Pemeriksaan Belanja Daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menyampaikan ucapan selamat datang, kepada Wakil Penanggung Jawab Tim, Ketua Tim beserta anggota tim pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Sunggono.
Dalam hal itu, Sunggono meyakini bahwa hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi bahan berharga dan referensi bagi Pemda Kutai Kartanegara untuk terus melakukan perbaikan dalam mengelola keuangan daerah.
Sunggono menyebut, Pemkab Kukar memiliki komitmen tinggi dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.
Tak hanya itu, Sunggono menegaskan bahwa, Pemkab Kukar terus berusaha memperbaiki laporan pengelolaan kepatuhan atas belanja daerah dari tahun ke tahun. Dan ia juga menyadari masih terdapat banyak kelemahan dalam pengelolaan tersebut.
“Untuk itu kami akan melaksanakan segala arahan dan petunjuk yang diberikan terkait kepatuhan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur,” terangnya.
Baca juga Kelurahan Melayu Akan Dirikan Bank Sampah di Lahan Exs Rumah Sakit AM Parikesit https://kumalanews.id/2024/11/05/kelurahan-melayu-akan-dirikan-bank-sampah-di-lahan-exs-rumah-sakit-am-parikesit/
Sunggono juga berharap, dengan kehadiran tim BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan untukmelakukan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2024 ini, dapat menjadi pondasi dan langkah awal bagi Pemkab Kukar guna memperoleh capaian laporan keuangan yang lebih baik lagi ke depannya.
“Saya meyakini hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi bahan berharga dan referensi bagi Pemda Kutai Kartanegara untuk terus melakukan perbaikan terus-menerus dalam mengelola keuangan daerah ini,” tutupnya.(adv/diskominfokukar/ind/ruz)
