KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin, menghadiri silaturham dan diskusi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), dalam upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak, pada Sabtu (10/05/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ini, dibuka oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, pejabat Kementerian PPPA RI, para Bupati/Wali Kota se-Kaltim, serta pegiat perlindungan anak.
Di jumpai usai kegiatan, Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan prioritas penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.
“Sepanjang tahun 2024, Pemkab PPU menangani 44 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga Maret 2025 tercatat 10 kasus,” bebernya.
Lebih lanjut Abdul Waris Muin mengemukakan bahwa, untuk menangani kasus tersebut Pemkab PPU telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, yang memberikan pendampingan bagi korban serta mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi ke masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sekolah.
Tak hanya itu, Pemkab PPU juga mengoptimalkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), guna memperkuat peran keluarga dalam pencegahan kekerasan.
Abdul Waris Muin juga mengungkapkan bahwa, untuk di bidang kesetaraan gender, Pemkab PPU telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga tingkat desa dan kelurahan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.
“Kami juga fokus memberdayakan perempuan kepala keluarga dengan pendataan dan pelatihan sesuai kebutuhan agar ekonomi keluarga semakin kuat,” tegasnya.
Abdul Waris Muin juga menyebut bahwa, selain aspek ekonomi, Pemkab PPU turut mendorong pemberdayaan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial melalui pelatihan bersama organisasi wanita di Penajam Paser Utara.
Meski berbagai program telah dijalankan, Abdul Waris Muin juga mengakui masih ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti belum terwujudnya Kabupaten Layak Anak secara menyeluruh serta belum meratanya keberadaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak, dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di seluruh desa dan kelurahan.
“Kami berharap adanya dukungan dari semua pihak, termasuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar perlindungan terhadap perempuan dan anak di Penajam Paser Utara semakin kuat,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU)
