KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Wakil I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menerima aksi damai ratusan massa dari Aliansi Tiga Organisasi Masyarakat (Ormas) daerah di depan kantor DPRD Kukar, Senin (4/5/2026).
Dalam pernyataannya, Abdul Rasid menegaskan bahwa seluruh aspirasi massa telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD. Ia menyebut, lembaga legislatif memiliki kewajiban untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait.
“Seluruh tuntutan sudah kami terima dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujarnya singkat.
Aksi ini menjadi perhatian serius DPRD Kukar, terutama terkait berbagai tuntutan yang disampaikan, mulai dari persoalan kebijakan hingga polemik yang melibatkan pimpinan DPRD. Massa sebelumnya menilai sejumlah sikap dan pernyataan Ketua DPRD Kukar telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Sugeng, menyampaikan sikap resmi fraksinya. Ia menilai tindakan Ketua DPRD berpotensi melukai perasaan masyarakat, khususnya organisasi masyarakat yang terlibat dalam aksi.
“Apa yang terjadi mungkin telah mencederai perasaan saudara-saudara kita,” ucap Sugeng.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kutai Kartanegara atas polemik yang terjadi. Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan memahami adanya kekecewaan yang dirasakan oleh berbagai pihak.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kukar,” tegasnya.
Sugeng menambahkan, fraksinya berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan dan mengevaluasi langkah ke depan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait keputusan lanjutan, termasuk soal posisi pimpinan DPRD.
“Kami akan meminta pertimbangan DPP untuk langkah selanjutnya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keputusan terkait pergantian pimpinan DPRD sepenuhnya menjadi kewenangan DPP partai. Namun demikian, pihaknya memastikan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan penting.
Di akhir pernyataannya, Sugeng berharap peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk memperbaiki kinerja dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Kejadian ini jadi pelajaran bagi kami untuk bekerja lebih baik,” tutupnya.
Sementara itu, DPRD Kukar memastikan akan terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan masyarakat guna meredam polemik serta menjaga kondusivitas di daerah.
Pewarta : Akmal Hafidz Krisnowo Editor : Fairuzzabady @2026
