KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Upaya memperjuangkan keadilan fiskal bagi Kalimantan Timur terus bergulir. Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Forum Aksi Rakyat Kaltim (Fraksi Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim, Selasa (11/11/2025).
RDP tersebut dihadiri oleh Salehuddin, Subandi, Sigit Wibowo, Agus Suwandi, Sapto Setyo, H. Baba, Muhammad Samsun, dan Sabaruddin Panrecalle dari DPRD Kaltim, sedangkan DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan dan Joko Wiratno.
RDP ini menjadi ruang terbuka untuk membahas isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang dinilai dapat memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan itu, Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, menjelaskan bahwa Forum Aksi Rakyat Kaltim merupakan gabungan berbagai elemen masyarakat mulai dari komunitas adat, organisasi sosial, hingga kelompok pemuda yang menaruh perhatian besar terhadap keadilan fiskal di daerah.
“Forum ini berjuang agar Kalimantan Timur mendapatkan haknya sesuai amanat undang-undang. Pemangkasan dana transfer jelas berdampak besar terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat,” ujar Ananda.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim akan terus mendukung langkah perjuangan tersebut dengan menjalin koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk dengan Gubernur, untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
“Kita akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur agar langkah yang diambil satu arah. Perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendiri harus ada sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, memberikan keterangan kepada wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Aksi Rakyat Kaltim di Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, Selasa (11/11/2025).
Sementara itu, Viktor Yuan, Anggota DPRD Kota Samarinda yang turut hadir dalam RDP tersebut, menilai bahwa kebijakan pemangkasan dana transfer tidak hanya berdampak pada provinsi, tetapi juga pada kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Timur.
“Efeknya berantai. Kalau dana transfer ke provinsi berkurang, otomatis berimbas pada pembagian ke kabupaten dan kota. Itu sebabnya kami dari DPRD Kota Samarinda ikut hadir dan mendorong adanya sikap bersama,” ujar Viktor.
Dalam forum yang sama, A. Vendy Meru, Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim, menuturkan bahwa RDP ini merupakan wadah bagi masyarakat dan wakil rakyat untuk mencari solusi konkret terhadap tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
“RDP ini bukan sekadar forum dengar pendapat, tapi ruang mencari solusi. Masyarakat ingin tahu arah kebijakan fiskal daerah dan sejauh mana DPRD bisa mengawal hak-hak keuangan Kaltim di tingkat nasional,” jelas Vendy.
Ia juga menegaskan pentingnya langkah kolektif antara DPRD Kaltim, DPRD kabupaten/kota, dan elemen masyarakat agar perjuangan keadilan fiskal tidak hanya berhenti pada wacana.
“Selama ini Kaltim menjadi salah satu kontributor besar bagi negara, tapi belum mendapat porsi yang seimbang. Jadi, ini saatnya bersatu menyuarakan kepentingan daerah dengan cara yang elegan dan konstruktif,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Editor : Awang @2025
