KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Samarinda untuk menerapkan efisiensi anggaran secara nyata dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikannya kepada awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan I Tahun 2026, yang dirangkai dengan peringatan Hari Jadi Kota Samarinda ke-358 dan Hari Jadi Pemerintah Kota Samarinda ke-66, Rabu (21/1/2026) malam.
Menurut Andi Harun, kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdampak pada penurunan dana transfer ke daerah telah memengaruhi struktur APBD di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Samarinda. Ia menyebut penurunan tersebut cukup signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp5,8 triliun menjadi hanya di kisaran Rp3 triliunan.
“Situasi ini memaksa kita untuk beradaptasi dan melakukan mitigasi yang tepat. Cara kita beradaptasi adalah dengan memprioritaskan belanja pelayanan publik serta belanja operasional pemerintah yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Andi Harun menegaskan, belanja rutin dan kegiatan seremonial yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik menjadi sektor utama yang dipangkas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Saat ini, total anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Samarinda hanya sekitar Rp7 miliar untuk seluruh perangkat daerah, jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Perjalanan dinas sekarang betul-betul selektif. Kalau sifatnya hanya seremonial, pasti tidak kita setujui, kecuali yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” tegasnya.
Selain perjalanan dinas, anggaran belanja makan dan minum juga dipangkas secara signifikan hingga sekitar 80 persen. Jika sebelumnya anggaran makan minum bisa mencapai lebih dari Rp90 miliar, kini hanya tersisa sekitar 20 persen dan penggunaannya pun dilakukan dengan sangat selektif.
Tak hanya itu, Pemkot Samarinda juga menghapus sejumlah kegiatan seremonial berskala besar, termasuk peringatan Hari Jadi di lapangan yang biasanya menyerap anggaran sekitar Rp1 hingga Rp1,5 miliar. Dana tersebut dialihkan untuk mendukung belanja yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Uang Rp1 miliar itu bisa menjadi pembangunan jalan sepanjang 500 sampai 600 meter. Jadi jauh lebih bermanfaat jika kita alihkan untuk pelayanan publik daripada belanja seremonial,” jelasnya.
Terkait penyusunan APBD 2026, Andi Harun mengakui bahwa anggaran tersebut belum sepenuhnya ideal. Namun demikian, Pemkot Samarinda telah berupaya maksimal menerapkan prinsip efisiensi secara konkret agar APBD tetap kuat, sehat, dan berkelanjutan hingga tahun-tahun mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Harun juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang menempatkan pokok-pokok pikiran (pokir) mereka untuk pembangunan di Kota Samarinda. Ia menyebutkan, hampir seluruh dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi yang masuk ke Samarinda berasal dari pokir anggota DPRD Provinsi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi yang telah menaruh pokirnya di Kota Samarinda untuk membantu belanja infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik,” katanya.
Meski demikian, ia juga mengingatkan agar seluruh anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan Samarinda menempatkan pokirnya sepenuhnya di Kota Samarinda sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memberikan mandat politik.
“Kalau ada yang menaruh pokirnya di luar Samarinda, masyarakat harus tahu. Itu soal amanah dan tanggung jawab kepada suara rakyat,” tegas Andi Harun.
Lebih lanjut, Wali Kota Samarinda menegaskan bahwa Pemerintah Kota tidak memilih opsi pinjaman daerah meskipun tersedia fasilitas pinjaman dengan bunga rendah. Menurutnya, kebijakan berutang justru berpotensi membebani APBD pada masa mendatang.
“Kita tidak mau pinjam. Uang kita memang terbatas, karena itu kita harus sadar diri dan fokus pada belanja pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Andi Harun menekankan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi saat ini harus dijadikan momentum untuk membangun budaya belanja yang lebih hemat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita jalani dengan realistis. Kalau bermanfaat, kita lanjutkan. Kalau mudaratnya lebih besar, harus berani kita hentikan. Yang terpenting, kita jujur dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady ©2026
