KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Samarinda, Rabu (4/2/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin tahunan Kesbangpol yang dilaksanakan secara bergiliran ke seluruh partai politik.
Ketua DPD PKS Kota Samarinda, Ismail Latisi, menjelaskan bahwa PKS mendapat giliran terakhir dari total 10 partai politik yang menjadi tujuan kunjungan Kesbangpol. Dengan demikian, pertemuan di kantor DPD PKS sekaligus menjadi penutup rangkaian silaturahmi Kesbangpol dengan partai-partai politik di Kota Samarinda.
“PKS kebetulan mendapat giliran terakhir. Jadi, kunjungan ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian silaturahmi Kesbangpol ke seluruh partai politik di Samarinda,” ujar Ismail.
Ia menyampaikan, agenda utama pertemuan tersebut adalah silaturahmi dan penguatan koordinasi. Dalam kesempatan itu, Kesbangpol memperkenalkan struktur organisasi terbaru, mengingat Kepala Badan Kesbangpol yang saat ini menjabat masih tergolong baru. Di sisi lain, PKS Samarinda juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan kepengurusan baru yang belum lama dilantik.
“Ini silaturahmi dua arah. Kesbangpol memperkenalkan struktur barunya, sementara kami dari PKS juga memperkenalkan struktur kepengurusan yang baru dilantik beberapa waktu lalu,” terangnya.
Selain silaturahmi, pertemuan juga diisi dengan sesi berbagi informasi serta sinkronisasi program. Ismail menyebutkan, Kesbangpol memaparkan sejumlah program yang bersinggungan langsung dengan peran partai politik, khususnya dalam bidang pendidikan politik dan penguatan demokrasi di daerah.
“Program-program Kesbangpol yang berkaitan dengan partai politik disampaikan. Harapannya, ke depan bisa kita selaraskan dan sinergikan, sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah dan partai politik dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ismail menegaskan bahwa poin penting lain dalam pertemuan tersebut adalah upaya membangun kolaborasi untuk menjaga kondusivitas Kota Samarinda. Hal ini dinilai penting di tengah berkembangnya berbagai isu nasional yang berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat. Salah satu isu yang turut dibahas adalah wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD.
Menurut Ismail, isu tersebut berpotensi menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan bisa memicu friksi sosial jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, peran partai politik sangat dibutuhkan dalam memberikan edukasi politik kepada konstituen dan simpatisan agar suasana tetap aman dan kondusif.
“Partai politik diharapkan ikut berperan aktif dalam meminimalisir potensi konflik di masyarakat, terutama terkait isu-isu nasional yang sensitif, seperti wacana pilkada langsung atau tidak langsung,” katanya.
Terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Ismail menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari gagasan tersebut adalah efisiensi dan penghematan anggaran. Ia menilai, biaya penyelenggaraan pilkada langsung di satu kabupaten atau kota bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara dampak langsungnya bagi kesejahteraan masyarakat dinilai belum signifikan.
“Jika dikembalikan ke DPRD, tentu biayanya jauh lebih murah. Tidak perlu mencetak banyak surat suara, tidak perlu membentuk KPPS, PPK, Panwas, dan berbagai perangkat lainnya yang selama ini menyedot anggaran besar,” ungkapnya.
Selain efisiensi anggaran, ia juga menilai bahwa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung berpotensi mengurangi konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik di masyarakat. Meski demikian, Ismail mengakui bahwa wacana tersebut tetap memunculkan beragam pandangan.
“Di satu sisi ada yang menilai ini sebagai kemunduran demokrasi karena dianggap memangkas hak masyarakat. Namun di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa anggaran ratusan miliar tersebut lebih baik dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady ©2026
