KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti sejumlah isu strategis terkait pengelolaan ekonomi daerah, mulai dari relokasi pedagang Pasar Pagi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penguatan sektor perdagangan dan UMKM.
Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/3/2026), Iswandi menegaskan bahwa proses relokasi dan pembagian kios di Pasar Pagi Samarinda tidak boleh terus berlarut tanpa kejelasan.
“Relokasi dan pembagian kios Pasar Pagi tidak boleh terus menggantung. Pedagang sudah terlalu lama menunggu, padahal mereka adalah bagian dari tulang punggung ekonomi rakyat,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah kota perlu membuka secara transparan data pedagang yang berhak mendapatkan kios, mekanisme pembagian, serta tahapan penyelesaian relokasi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Revitalisasi Pasar Pagi harus mengembalikan fungsi pasar sebagai ruang ekonomi rakyat, bukan justru menciptakan ketidakpastian bagi pedagang,” tegasnya.
Selain itu, Iswandi juga menyoroti upaya peningkatan PAD Kota Samarinda. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak cukup hanya dengan menaikkan tarif pajak, tetapi harus diiringi dengan pembenahan sistem pengelolaan dan pengawasan.
“Reformasi pajak daerah harus diarahkan pada digitalisasi sistem, integrasi data ekonomi, serta perluasan basis pajak tanpa membebani usaha kecil,” katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan PAD seharusnya lahir dari kondisi ekonomi daerah yang sehat.
“PAD harus tumbuh dari ekonomi yang berkembang, bukan dari kebijakan yang justru menekan dunia usaha,” lanjutnya.
Iswandi juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja BUMD di Samarinda agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Ia menilai BUMD harus berkontribusi terhadap pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan daerah.
“Jika ada BUMD yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD maupun ekonomi daerah, maka penataan ulang strategi dan manajemen harus segera dilakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya penataan sektor perdagangan serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM merupakan pilar utama ekonomi Kota Samarinda sehingga kebijakan pemerintah harus benar-benar berpihak kepada pelaku usaha kecil.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Samarinda. Kebijakan pemerintah harus memastikan mereka tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
