KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Dinas Perikanan Kota Samarinda memaparkan capaian realisasi kegiatan dan keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta rencana program prioritas tahun 2027 dalam rapat hearing bersama Komisi II DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Rabu (24/6/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, tersebut dihadiri jajaran Dinas Perikanan, mulai dari bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya hingga sekretariat. Agenda pertemuan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan sekaligus pembahasan kebutuhan anggaran untuk tahun mendatang.
Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda, Achmad Fauzi Irawan, mengatakan secara umum pelaksanaan program dan serapan anggaran hingga pertengahan tahun menunjukkan tren positif. Menurutnya, sejumlah kegiatan strategis masih berjalan dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga akhir Triwulan II.
“Capaian fisik saat ini mencapai 52,30 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di angka 42,27 persen,” ujar Fauzi.
Ia menjelaskan, capaian tersebut diperoleh dari berbagai program yang tersebar di sektor perikanan tangkap, budidaya, hingga layanan penunjang kelembagaan. Beberapa pekerjaan fisik yang saat ini masih berlangsung juga diyakini akan mendorong peningkatan realisasi pada semester kedua.
Di bidang perikanan tangkap, kinerja program tercatat cukup tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi internal, capaian kegiatan telah mencapai 83,48 persen dengan realisasi keuangan sekitar 80,32 persen. Sejumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan antara lain penyempurnaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengadaan sarana pendukung nelayan, serta peningkatan layanan bagi kelompok usaha perikanan tangkap.
Menurut Fauzi, sektor perikanan tangkap masih menjadi salah satu fokus utama karena berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan di Samarinda.
Sementara itu, pada bidang perikanan budidaya, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi melalui pembangunan dan penyempurnaan sarana budidaya. Salah satu kegiatan yang sedang berjalan adalah pembangunan kolam budidaya dengan nilai anggaran sekitar Rp1,4 miliar.
Program tersebut disertai berbagai kegiatan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil budidaya.
Di sisi lain, Dinas Perikanan juga tengah melaksanakan rehabilitasi kantor dengan nilai sekitar Rp2,39 miliar. Pekerjaan tersebut meliputi perbaikan ruang kerja, ruang kepala bidang, pembangunan fasilitas sanitasi, hingga penataan area parkir untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Semua pekerjaan masih berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan,” katanya.
Selain memaparkan capaian tahun 2026, Fauzi juga menjelaskan rencana program dan kebutuhan anggaran tahun 2027. Dinas Perikanan sebelumnya mengusulkan anggaran sekitar Rp14,7 miliar. Namun setelah penyesuaian pagu indikatif, nilai tersebut berpotensi turun menjadi sekitar Rp12,9 miliar.
Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut berdampak pada beberapa program yang harus dikurangi bahkan dihapus. Karena itu, pihaknya berharap dukungan DPRD agar program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap dapat dipertahankan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah tingginya harga pakan ikan yang saat ini menjadi beban terbesar bagi para pembudidaya. Fauzi mengatakan sebagian besar biaya produksi usaha budidaya terserap untuk kebutuhan pakan sehingga margin keuntungan masyarakat menjadi semakin kecil.
“Harga pakan masih menjadi keluhan utama para pembudidaya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, bantuan pakan yang selama ini diberikan pemerintah terbukti membantu menjaga produktivitas usaha masyarakat. Namun kebutuhan di lapangan masih jauh lebih besar dibanding kemampuan anggaran yang tersedia saat ini.
Karena itu, Dinas Perikanan mengusulkan adanya intervensi yang lebih kuat pada sektor pakan agar pembudidaya dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil usaha mereka.
Selain sektor budidaya, kebutuhan bantuan sarana perikanan tangkap juga menjadi perhatian. Fauzi menyebut banyak nelayan yang masih membutuhkan dukungan mesin kapal untuk menunjang aktivitas melaut.
Pada tahun 2026, anggaran sekitar Rp250 juta hanya mampu mengakomodasi bantuan delapan unit mesin kapal. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan nelayan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Samarinda.
“Bantuan yang bisa diberikan masih terbatas karena kemampuan anggaran,” ujarnya.
Melalui hearing tersebut, Dinas Perikanan berharap DPRD Kota Samarinda dapat memberikan dukungan terhadap program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah optimistis sektor perikanan dapat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kota Samarinda.
Selain meningkatkan produksi perikanan, berbagai program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, membuka lapangan usaha baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
