KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, memberikan sejumlah masukan penting dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Perikanan Kota Samarinda terkait Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Rabu (24/6/2026), tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program sekaligus pembahasan kebutuhan anggaran sektor perikanan untuk tahun mendatang.
Dalam kesempatan itu, Rusdi Doviyanto atau yang akrab disapa Dovy menyoroti pentingnya kelancaran mekanisme pencairan anggaran agar pelaksanaan program tidak mengalami hambatan di lapangan. Menurutnya, berbagai program yang telah direncanakan dengan baik tidak akan berjalan optimal apabila proses administrasi dan pencairan dana mengalami keterlambatan.
“Jangan sampai program sudah siap dilaksanakan, tetapi terkendala pada proses pencairan anggaran,” ujarnya.
Dovy menjelaskan, pengalaman pada beberapa perangkat daerah menunjukkan masih adanya kendala birokrasi yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama agar target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ia menilai koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus terus diperkuat. Komunikasi yang baik antarinstansi dinilai menjadi kunci agar proses administrasi berjalan lebih cepat, efektif, dan tidak menimbulkan kendala bagi pelaksana program.
Selain itu, Dovy juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai tahapan pengajuan pencairan anggaran, termasuk mekanisme review yang harus dilalui sebelum kegiatan fisik dapat dilaksanakan. Menurutnya, pemahaman yang jelas terhadap prosedur tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang berpotensi memperlambat pelaksanaan program.
Ia menegaskan bahwa setiap tahapan harus memiliki kepastian waktu sehingga perangkat daerah dapat menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan secara lebih terukur dan efektif.
Tak hanya menyoroti aspek administrasi, Dovy juga memberikan perhatian terhadap arah kebijakan anggaran tahun 2027. Ia mengingatkan agar program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas dalam proses penyusunan anggaran.
Menurutnya, sektor perikanan merupakan salah satu bidang yang berkaitan langsung dengan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan. Karena itu, dukungan anggaran terhadap program-program produktif harus tetap dipertahankan.
“Saya berharap program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat tetap mendapat perhatian dan dukungan anggaran,” katanya.
Dovy menilai, pengurangan anggaran pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Ia tidak ingin program yang selama ini terbukti membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat justru mengalami pengurangan dukungan anggaran.
Melalui hearing tersebut, Komisi II DPRD Kota Samarinda berharap realisasi program Dinas Perikanan hingga akhir Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan sesuai target. Selain itu, penyusunan RKA Tahun 2027 juga diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan yang menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Komisi II DPRD Samarinda menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
