KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Penyusunan program dan anggaran pemerintah daerah harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip itulah yang ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, saat mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Perikanan Kota Samarinda terkait Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Rabu (24/6/2026), tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program sekaligus penyusunan arah kebijakan sektor perikanan pada tahun mendatang.
Dalam kesempatan itu, Viktor Yuan menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen untuk terus mengawal program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan kelompok usaha yang menggantungkan penghidupannya pada sektor perikanan.
“Yang menjadi prioritas kami adalah program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Viktor, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengesampingkan kebutuhan warga. Karena itu, ia menilai komunikasi dan koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan DPRD harus semakin diperkuat agar program-program prioritas yang lahir dari aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan anggaran.
Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan anggaran daerah terdapat pembagian kategori program, mulai dari program sangat prioritas, prioritas, hingga program reguler. Namun demikian, penentuan prioritas tidak boleh hanya berpatokan pada aspek administratif semata, melainkan harus mempertimbangkan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
Sebagai wakil rakyat yang secara rutin melakukan reses dan menyerap aspirasi warga, Viktor mengaku memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mulai dari kebutuhan bantuan sarana produksi, dukungan permodalan, hingga peningkatan fasilitas penunjang bagi sektor perikanan.
“Kami yang turun langsung ke masyarakat tentu mengetahui mana kebutuhan yang paling mendesak dan mana yang masih bisa ditunda,” katanya.
Politisi Partai Demokrat tersebut menilai dinas teknis memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, OPD diharapkan mampu memperjuangkan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Menurutnya, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif apabila seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa tujuan utama anggaran adalah menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan sering kali terdapat berbagai kepentingan yang harus diakomodasi. Namun, kebutuhan masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan.
“Dinas harus mampu menyeimbangkan antara program pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Viktor mengungkapkan, selama menjalankan tugas kedewanan, dirinya kerap menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait sektor perikanan. Aspirasi tersebut, kata dia, menjadi bahan penting yang akan terus diperjuangkan dalam setiap pembahasan program dan anggaran.
Karena itu, ia berharap sinergi antara DPRD dan Dinas Perikanan Kota Samarinda dapat terus ditingkatkan sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa kita perjuangkan bersama. Tidak semuanya bisa diwujudkan sekaligus, tetapi komunikasi yang baik akan membantu menemukan solusi terbaik,” pungkasnya.
Melalui hearing tersebut, Komisi II DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap program sektor perikanan agar tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan di Kota Tepian.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
