KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kota Samarinda mulai mendapat perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan air baku dan pasokan air bersih bagi masyarakat.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Hearing Komisi III DPRD Kota Samarinda terkait kekeringan, karhutla, dan suplai air bersih yang digelar di Ruang Rapat Utama Lantai 2 DPRD Kota Samarinda, Selasa (15/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, didampingi anggota Komisi III, Arbain, Abdul Rohim, dan Achmad Sukamto. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, serta Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana.
Deni mengatakan, hearing tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD mendorong penanganan dan mitigasi secara terpadu menghadapi kekeringan yang berlangsung bersamaan dengan meningkatnya ancaman karhutla di Samarinda.
“Rapat ini untuk mendorong penanganan dan mitigasi karhutla secara terintegrasi,” ujar Deni usai rapat.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat, luas hutan dan lahan yang terdampak kebakaran di Samarinda saat ini mencapai sekitar 273 hektare. DPRD menilai kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.
“Kita tidak ingin karhutla meluas. Penanganannya harus terintegrasi dan komprehensif,” tegasnya.
Deni mengapresiasi kesiapsiagaan BPBD bersama Satgas Karhutla yang terus melakukan pemantauan selama 24 jam terhadap sejumlah titik yang berpotensi terjadi kebakaran. Namun, salah satu tantangan utama berada di wilayah Palaran, terutama kawasan dengan karakteristik lahan gambut.
Menurutnya, lahan gambut memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam proses pemadaman karena api dapat kembali muncul setelah sebelumnya dinyatakan padam. Kondisi tersebut membuat penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika api telah membesar, tetapi membutuhkan pemantauan dan strategi khusus sejak dini.
“Lahan gambut sulit dipadamkan karena titik api bisa kembali muncul,” jelas Deni.
Selain karhutla, Komisi III juga menyoroti dampak kekeringan terhadap ketersediaan air baku dan distribusi air bersih, terutama di kawasan Benanga. Kondisi waduk yang mengalami sedimentasi cukup tinggi dinilai turut memengaruhi ketersediaan debit air.
“Benanga berpotensi mengalami kekeringan cukup parah, sehingga suplai air bersih juga terdampak,” katanya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Perumdam Tirta Kencana bersama Dinas PUPR telah menyiapkan langkah mitigasi berupa pembuatan alur atau jalur menuju kawasan Benanga. Pekerjaan tersebut ditargetkan rampung paling lambat dalam waktu sekitar satu minggu.
Langkah itu diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air di waduk sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat dipenuhi di tengah kondisi kemarau.
“Targetnya sekitar satu minggu selesai agar bisa membantu mengalirkan air untuk mendukung suplai masyarakat,” ungkap Deni.
DPRD juga mendorong pemanfaatan sumber air alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap sumber air utama. Salah satu yang tengah dimanfaatkan adalah void di sejumlah lokasi untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian.
Deni menyebut, air dari void yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian di Kecamatan Makroman telah melalui pengujian kelayakan. Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat membantu petani menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau.
“Air void sudah diuji dan dinyatakan layak untuk lahan pertanian,” katanya.
Selain langkah teknis, DPRD Samarinda juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan yang beroperasi dan memanfaatkan sumber daya di daerah dinilai memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut membantu pemerintah menghadapi persoalan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap perusahaan ikut berkontribusi menangani karhutla dan persoalan kekeringan,” tegas Deni.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha diperlukan karena penanganan dampak kekeringan dan karhutla membutuhkan sumber daya serta dukungan lintas sektor. DPRD pun akan mendorong kembali perusahaan-perusahaan agar berpartisipasi dalam upaya mitigasi dan penanganan di lapangan.
Di sisi lain, kondisi cuaca ekstrem diperkirakan masih menjadi tantangan dalam beberapa bulan ke depan. Deni menyebut berdasarkan prediksi BMKG, fenomena El Nino berpotensi berlangsung hingga Desember 2026.
Karena itu, berbagai langkah antisipasi terus didorong, termasuk upaya mendatangkan hujan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). DPRD berharap upaya tersebut dapat membantu mengurangi dampak kekeringan sekaligus menekan potensi karhutla di Samarinda.
“Semoga OMC dan langkah lainnya berhasil membantu mengatasi kekeringan,” ujar Deni.
DPRD Samarinda bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus mendorong penguatan mitigasi, baik dalam menghadapi karhutla maupun menjaga ketersediaan air bersih. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar dampak kekeringan tidak semakin meluas dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Deni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Satgas dan pihak terkait yang terus bekerja menangani karhutla di Kota Samarinda.
“Kami berterima kasih kepada seluruh Satgas yang terus menangani karhutla di Samarinda,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
