KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti pengalihan tanggungan sekitar 49 ribu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Kota Samarinda. Hal ini disampaikannya kepada awak media di Samarinda, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi IV karena berkaitan langsung dengan sektor kesehatan, meskipun pembahasan teknis anggaran berada di ranah Badan Anggaran (Banggar). “Saya tidak membahas teknis anggaran, itu ranah Banggar,” ujarnya.
Namun demikian, Anhar menilai pengalihan tanggungan tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat peserta BPJS PBI tersebut merupakan warga Kota Samarinda. “Wajar saja dikembalikan, karena itu warga kita,” jelasnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda tidak bisa mengabaikan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dan sinergi antara pemerintah kota dan DPRD untuk memastikan pembiayaan tetap berjalan. “Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Ia juga membuka kemungkinan adanya rasionalisasi anggaran daerah atau koordinasi ulang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur jika kondisi keuangan tidak memungkinkan. Komunikasi antar pemerintah daerah dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Lebih lanjut, Anhar memaparkan bahwa saat ini terdapat sekitar 137 ribu peserta BPJS PBI yang ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sekitar 49 ribu sebelumnya ditanggung pemerintah provinsi, dan sekitar 117 ribu peserta dibiayai melalui APBD Kota Samarinda. “Totalnya hampir 300 ribu jiwa,” ungkapnya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 36 persen dari total penduduk Samarinda yang mencapai kurang lebih 867 ribu jiwa masuk dalam kategori PBI. Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera.
Anhar menegaskan, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk DPRD, untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan. “Ini bukan hanya tugas wali kota, tapi tugas kita semua,” pungkasnya.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
