Menu

Mode Gelap
RDP DPRD Kukar Bahas Nasib Ribuan Warga Tahura, Camat Samboja Barat Minta Kejelasan Penertiban DPRD Kukar Tegaskan Tak Ada Penggusuran Warga Lama di Kawasan Hutan Bukit Soeharto Kepergok Mencuri di Wisata Air Terjun Perjiwa, Pelaku Ditangkap Saat Tertidur di Depan Rumah Polemik Gereja Mangkungpalas, Wawali Samarinda Akui Belum Terima Laporan Lengkap Perizinan Komisi II DPRD Samarinda Sorot Keuangan Daerah, Dari Dana Mengendap Hingga Aset Belum Optimal

BERITA DAERAH · 13 Nov 2025 15:15 WITA ·

Disdikbud Kukar Benahi Sistem Pengaduan untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Pendidikan


 Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Pujianto, memberikan keterangan kepada awak media mengenai urgensi penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Perbesar

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Pujianto, memberikan keterangan kepada awak media mengenai urgensi penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat.

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pendidikan.

Plt. Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menjelaskan bahwa persoalan terkait manajemen pengaduan masih menjadi salah satu tantangan utama. Banyak laporan dari masyarakat yang masuk dalam berbagai bentuk, mulai dari pengaduan di tingkat sekolah hingga yang langsung dikirim ke Disdikbud melalui beragam kanal.

“Pada praktiknya, banyak pengaduan yang seharusnya diselesaikan di tingkat sekolah justru langsung ditujukan ke dinas. Ini membuat proses penanganan menjadi kurang terstruktur,” ungakpanya, Kamis (13/11/2025).

“Kami sedang memperkuat manajemen pengaduan agar jalurnya lebih jelas dan efektif,” sambungnya.

Pujianto juga menyoroti pentingnya evaluasi dari lembaga eksternal seperti Ombudsman dalam memastikan pelayanan pendidikan yang transparan dan bebas maladministrasi. Menurutnya, setiap laporan yang masuk dan mendapatkan perhatian Ombudsman umumnya berujung pada rekomendasi perbaikan.

“Jika ditemukan unsur maladministrasi, biasanya ada rekomendasi yang harus segera kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Pertanyaannya, apakah dampaknya hanya pada perbaikan internal atau juga dapat berpengaruh pada proses audit oleh lembaga lain seperti BPK atau BPKP,” tambahnya.

Ia menilai, kejelasan koordinasi antara Ombudsman dan auditor lain sangat penting untuk memastikan langkah pembenahan dapat dilakukan secara komprehensif dan terarah.

“Bagi kami, pengawasan bukan hanya soal mencari kesalahan, tetapi bagaimana rekomendasi itu bisa menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh,” tegasnya.

Disdikbud Kukar menargetkan sistem pengaduan yang lebih responsif, berjenjang, dan terintegrasi, sehingga setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara profesional dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.

 

ADV Disdikbud Kukar
Pewarta : Indirwan
Editor  : Fairuzzabady
@2025
Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

RDP DPRD Kukar Bahas Nasib Ribuan Warga Tahura, Camat Samboja Barat Minta Kejelasan Penertiban

27 April 2026 - 20:00 WITA

rdpkukar3

DPRD Kukar Tegaskan Tak Ada Penggusuran Warga Lama di Kawasan Hutan Bukit Soeharto

27 April 2026 - 19:30 WITA

rdpkukar1

Polemik Gereja Mangkungpalas, Wawali Samarinda Akui Belum Terima Laporan Lengkap Perizinan

27 April 2026 - 18:00 WITA

wawali1

Komisi II DPRD Samarinda Sorot Keuangan Daerah, Dari Dana Mengendap Hingga Aset Belum Optimal

27 April 2026 - 17:00 WITA

dprdkota04

Tinjau Proyek TPA, Pansus LKPJ DPRD Samarinda Sorot Hasil Belum Maksimal Meski Anggaran Besar

27 April 2026 - 16:00 WITA

dprdkota03

Kemarau Mulai Mengeringkan Lahan, Distanak Kukar Gerak Cepat Data Kebutuhan Petani Sayur

27 April 2026 - 15:00 WITA

mal1
Trending di BERITA DAERAH