Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 15 Nov 2025 17:15 WITA ·

Kinerja Desa Tidak Boleh Hanya Serapan Anggaran! DPMD Kutim Dorong Efektivitas Program


 Kinerja Desa Tidak Boleh Hanya Serapan Anggaran! DPMD Kutim Dorong Efektivitas Program Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Timur (Kutim), Muhammad Basuni, menekankan perlunya perubahan paradigma pembangunan di tingkat desa. Menurutnya, keberhasilan desa harus diukur dari efektivitas dan kualitas hasil program, bukan sekadar tingginya persentase serapan anggaran.

Basuni mengkritik pola pikir lama di mana realisasi anggaran yang besar dianggap sebagai bukti kinerja. Ia menegaskan, anggaran harus dikelola secara efisien.

“Kalau dengan anggaran Rp1.000 sudah cukup, kenapa harus memakai Rp2.000,” ujarnya.

Poin-poin Kunci Pembangunan Desa Versi DPMD Kutim:

  • Efisiensi dan Akuntabilitas: Besarnya kucuran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD) harus diimbangi dengan pengelolaan yang transparan. Basuni menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di beberapa desa sebagai indikasi masalah perencanaan.
  • Penguatan Kemandirian: Desa diapresiasi yang kreatif menggali potensi ekonomi melalui pemanfaatan tanah kas desa, pengelolaan perkebunan, dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  • Kewenangan Infrastruktur: Desa harus memahami batas kewenangannya, dengan fokus pada pembangunan jalan lingkungan dan fasilitas desa, dan tidak mengintervensi jalan berstatus kabupaten atau provinsi.
  • Perencanaan Berbasis Data: Musrenbang harus lebih terorganisir dan berbasis data nyata untuk menghasilkan program yang selaras dengan kebutuhan warga, bukan sekadar program “inovasi” yang menghabiskan anggaran besar namun minim manfaat.

Ke depan, Basuni menyatakan bahwa setiap capaian desa akan terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-S), menjadikan kualitas pelaporan dan akurasi data desa semakin penting sebagai bagian dari indikator kinerja pemerintah daerah.

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH