KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Upaya memperkuat pengendalian inflasi daerah dan menjaga ketahanan pangan masyarakat menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja DPRD Kota Balikpapan ke DPRD Kota Samarinda, Kamis (21/05/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda Lantai 1 DPRD Kota Samarinda tersebut juga membahas strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah agar lebih produktif dan bernilai ekonomi.
Kunjungan kerja terkait Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera itu diterima langsung oleh Tenaga Pakar Komisi II DPRD Kota Samarinda, Misriah.
Usai pertemuan, Misriah menjelaskan bahwa diskusi bersama rombongan DPRD Kota Balikpapan menitikberatkan pada peran DPRD dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi strategis melalui pengawasan, penganggaran, dan legislasi agar berbagai program pengendalian inflasi dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang utama tadi saya sampaikan yaitu memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil supaya masyarakat tidak bergejolak. Kemudian distribusinya juga harus lancar, program pemerintah harus tepat sasaran, serta kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujar Misriah kepada awak media.
Ia mengatakan, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan harga bahan pokok di pasar, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi barang, kesiapan stok pangan, hingga sinergi antarinstansi dalam menjaga daya beli masyarakat.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang stabil sangat penting untuk mendukung kesejahteraan warga, terlebih di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah di Kalimantan Timur.
Selain membahas persoalan inflasi dan pangan, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai salah satu potensi peningkatan pendapatan daerah.
Misriah menilai pemerintah daerah perlu memperkuat pendataan dan penataan aset secara menyeluruh agar pemanfaatannya lebih maksimal, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Pendataan seluruh aset daerah harus terus diperkuat. Kemudian diklasifikasi mana aset yang strategis dan memiliki nilai ekonomi. Pemanfaatan aset daerah yang produktif juga perlu dioptimalkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, diperlukan langkah strategis agar aset-aset tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah maupun peningkatan pelayanan publik.
Menurut Misriah, kerja sama dengan pihak ketiga juga dapat menjadi alternatif solusi apabila pemerintah daerah belum mampu mengelola seluruh aset secara optimal.
“Kalau memang pemerintah daerah belum bisa mengelola secara maksimal, maka bisa bekerja sama dengan pihak ketiga agar aset tetap produktif dan memberikan manfaat bagi daerah,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan aset daerah. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, monitoring, serta mempermudah proses administrasi dan pengelolaan aset secara transparan.
“Kalau sudah digitalisasi, pengawasan dan monitoring jadi lebih mudah. Pengelolaannya juga lebih efektif,” pungkasnya.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antardaerah dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi, menjaga ketahanan pangan, sekaligus mendorong tata kelola aset daerah yang lebih modern dan produktif.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
