KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Persoalan ketersediaan air bersih di tengah kondisi darurat kekeringan menjadi perhatian dalam Dialog Publika (LIVE) bertajuk “Menjamin Pasokan Air Samarinda di Tengah Darurat Kekeringan” yang digelar di Studio 2 TVRI Kaltim, Kamis (3/9/2026).
Dialog tersebut menghadirkan Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi, Pengamat Teknik Lingkungan Hidup Universitas Mulawarman Eko Heriyadi, serta Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Samarinda Nor Wahid Hasyim. Pembahasan difokuskan pada upaya menjaga pasokan air bersih sekaligus merespons dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat.
Usai menjadi narasumber, Iswandi kepada awak media KumalaNews.id menyoroti mekanisme koordinasi pemerintah dalam menangani kebutuhan air masyarakat, terutama warga yang belum menjadi pelanggan Perumdam Tirta Kencana.
Menurutnya, berdasarkan informasi dalam dialog, sekitar 15 persen warga Samarinda belum tercatat sebagai pelanggan PDAM. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat mereka luput dari perhatian ketika menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih.
“Nonpelanggan tetap bagian dari masyarakat Samarinda. Mereka juga harus mendapat perhatian,” ujar Iswandi.
Ia menilai persoalan yang muncul di lapangan salah satunya berkaitan dengan koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan satuan tugas yang menangani kondisi kekeringan.
Iswandi menyebut, keberadaan Satgas semestinya dapat menjadi bagian penting dalam memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat. Apalagi, struktur pemerintahan paling bawah seperti RT, kelurahan, dan kecamatan memiliki akses langsung terhadap kondisi warga.
“Kalau ada laporan dari warga, seharusnya koordinasinya berjalan,” katanya.
Ia menjelaskan, persoalan pemenuhan air bersih tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Perumdam Tirta Kencana. Pemerintah Kota Samarinda juga perlu memastikan warga yang mengalami kesulitan air, termasuk masyarakat nonpelanggan, memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.
Untuk mengetahui kondisi di lapangan secara lebih menyeluruh, Iswandi berencana berkoordinasi dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Samarinda Utara. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi ketersediaan air dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
“Saya akan koordinasi dengan teman-teman Dapil Utara,” ujarnya.
Menurut Iswandi, sistem pelaporan dari tingkat RT hingga kecamatan juga perlu diperkuat. Dengan mekanisme yang jelas, informasi mengenai warga yang mengalami kekurangan air dapat segera diteruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan penanganan.
Ia menilai, kondisi darurat kekeringan membutuhkan respons yang terkoordinasi antara pemerintah, Perumdam, aparat kewilayahan, serta masyarakat. Langkah tersebut penting agar distribusi air dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tidak hanya berfokus pada pelanggan Perumdam.
“Jangan sampai warga yang kesulitan air tidak terdata,” tegasnya.
Dialog Publika tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah dan Perumdam Tirta Kencana dalam menghadapi dampak kekeringan, sekaligus membahas strategi menjaga keberlanjutan pasokan air bersih bagi seluruh masyarakat Samarinda.
Isu tersebut menjadi semakin penting karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penguatan koordinasi, sistem pelaporan, serta respons cepat terhadap keluhan warga dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan di Kota Samarinda.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
