KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti efektivitas penggunaan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Samarinda setelah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai I DPRD Kota Samarinda, Rabu (24/6/2026), dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, didampingi Anggota Komisi II Viktor Yuan. Hadir pula Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, Muhammad Darham, bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II melakukan evaluasi terhadap capaian program dan serapan anggaran yang telah berjalan selama semester pertama tahun 2026 sekaligus menelaah arah kebijakan program yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2027.
Usai rapat, Iswandi menjelaskan bahwa secara administratif realisasi anggaran Dinas Ketapangtan menunjukkan capaian yang cukup baik. Dari total pagu anggaran sekitar Rp25,69 miliar, realisasi keuangan hingga Triwulan II telah mencapai 42,41 persen.
Meski demikian, hasil pendalaman Komisi II menunjukkan bahwa sebagian besar serapan anggaran masih terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi, seperti belanja pegawai, belanja penunjang operasional, dan kegiatan administratif lainnya.
“Secara angka memang terlihat baik, tetapi setelah kami telaah lebih dalam, porsi terbesar masih berada pada belanja rutin dan operasional,” kata Iswandi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tujuan utama penggunaan anggaran daerah adalah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menilai program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pemberdayaan petani, bantuan masyarakat, hingga penyuluhan pertanian justru masih menunjukkan tingkat realisasi yang relatif rendah.
Komisi II mencatat program ketahanan dan diversifikasi pangan baru terealisasi sekitar 6,13 persen. Sementara program penanganan kerawanan pangan dan cadangan pangan bahkan belum menunjukkan realisasi atau masih berada pada angka nol persen meskipun telah memiliki alokasi anggaran.
“Program yang langsung menyentuh masyarakat justru masih rendah. Bahkan ada yang belum berjalan sama sekali,” ujarnya.
Iswandi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah perangkat daerah tidak hanya dilihat dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Karena itu, Komisi II meminta Dinas Ketapangtan memaksimalkan pelaksanaan program-program teknis pada semester kedua agar manfaat anggaran dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat yang bergerak di sektor pangan.
“Jangan sampai anggaran terserap, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, Komisi II juga menelaah dokumen perencanaan dan usulan program yang diajukan untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan tersebut, DPRD menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian, terutama terkait penetapan skala prioritas program.
Iswandi menjelaskan bahwa Dinas Ketapangtan mengelompokkan program ke dalam tiga kategori, yakni sangat prioritas, prioritas, dan program biasa. Namun setelah dilakukan kajian, sejumlah program yang masuk kategori sangat prioritas ternyata lebih banyak berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja kepala daerah.
“Kami menemukan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam penyusunan skala prioritas program,” katanya.
Menurutnya, indikator kinerja kepala daerah memang penting sebagai bagian dari target pembangunan. Namun penyusunan program tidak boleh semata-mata berorientasi pada capaian administratif atau penilaian kinerja, melainkan harus mempertimbangkan dampak riil yang dirasakan masyarakat.
Ia khawatir apabila orientasi program hanya berfokus pada pemenuhan indikator tertentu, maka program yang sebenarnya memiliki manfaat besar bagi masyarakat justru tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam penganggaran.
“Yang harus menjadi ukuran utama adalah manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya capaian indikator,” tegas Iswandi.
Temuan tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan dan penyempurnaan anggaran tahun 2027.
Komisi II DPRD Kota Samarinda memastikan akan terus mengawal perencanaan dan penggunaan anggaran daerah agar seluruh program pembangunan, khususnya di sektor ketahanan pangan dan pertanian, benar-benar tepat sasaran serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD berharap anggaran yang dialokasikan pemerintah tidak hanya menghasilkan capaian administrasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi petani, pelaku usaha pangan, dan masyarakat Kota Samarinda secara keseluruhan.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
