KUMALANEWS.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan nilai realisasi sementara anggaran untuk pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari lalu mencapai Rp13,6 triliun.
“Total realisasi sementara anggaran untuk pemberian diskon listrik sebesar Rp13,6 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawari di Jakarta, Senin.
Menurut catatan Sri Mulyani, insentif itu dinikmati oleh 71,1 juta pelanggan pada Januari dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.
Dampak dari program itu adalah turunnya inflasi harga diatur pemerintah (administered price), sehingga secara keseluruhan inflasi Indonesia terkendali pada angka yang rendah.
“Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat. Semoga dengan konsumsi masyarakat terjaga, momentum pertumbuhan ekonomi juga bisa terus berjalan,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2025.
Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, deflasi itu merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir tercatat pada Maret 2000.
Ia menjelaskan deflasi pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pemakaian Januari dan Februari 2025 bagi pelanggan PLN dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah yang termasuk dalam komponen harga diatur pemerintah.
Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 9,02 persen yoy, sehingga memberikan andil atau kontribusi terhadap nilai deflasi tahunan sebesar 1,77 persen.
Sedangkan dua komponen lainnya, yakni komponen inti dan komponen bergejolak (volatile), masih mengalami inflasi secara tahunan. Komponen inti, misalnya, masih mengalami inflasi sebesar 2,48 persen yoy.
Maka, meski secara keseluruhan ekonomi Indonesia mengalami deflasi, Amalia menyebut daya beli masyarakat masih relatif terjaga.
