KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Suasana di depan Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026), berlangsung dinamis. Di tengah barisan massa yang berorasi, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memilih duduk bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), membuka ruang dialog secara langsung.
Aksi yang berlangsung sejak siang itu diwarnai pembacaan tuntutan serta desakan agar pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret. Perwakilan mahasiswa meminta gubernur menerima, menyetujui, dan menandatangani tujuh poin aspirasi yang mereka ajukan.
“Kami ingin aspirasi ini tidak hanya didengar, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata,” tegas salah satu orator.
Tujuh Tuntutan GERAM
Dalam pernyataannya, mahasiswa menyampaikan tujuh poin utama, yakni evaluasi dan pemerataan Program Gratispol (pendidikan gratis), tindak lanjut atas kerusakan ekologis di Kaltim, pemerataan pembangunan infrastruktur, penghentian praktik politik dinasti, jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi buruh serta masyarakat adat, perlindungan kebebasan berekspresi, serta transparansi APBD Provinsi Kalimantan Timur.
Massa juga meminta agar perwakilan aksi diperkenankan masuk ke kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi resmi pemerintah daerah.
Respons Gubernur soal Gratispol
Menanggapi tuntutan tersebut, Rudy Mas’ud menyatakan menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan siap membahasnya lebih lanjut. Ia menegaskan komitmen pemerintah terhadap program pendidikan gratis.
“Semua tanpa membedakan agama dan jenis kelamin. Tetapi ada batasan sesuai regulasi,” ujarnya.
Menurut Rudy, pada 2025 Program Gratispol telah menjangkau 24 ribu mahasiswa. Sementara pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 158.981 mahasiswa di 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Program itu diperuntukkan bagi mahasiswa ber-KTP Kaltim dan telah berdomisili minimal tiga tahun, dengan jenjang pembiayaan mulai dari S1 hingga S3.
Ia menjelaskan, pembiayaan UKT maksimal Rp5 juta ditanggung penuh. Untuk program studi seperti kedokteran, bantuan dibatasi hingga Rp15 juta menyesuaikan aturan Kementerian Dalam Negeri. Proses verifikasi, kata dia, dilakukan pihak kampus.
“Kalau ada yang tidak lolos, itu hasil evaluasi kampus sesuai syarat yang ditetapkan,” katanya.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa mempertanyakan konsistensi janji “gratis penuh” saat kampanye dengan implementasi di lapangan yang dinilai belum sepenuhnya merata.
Infrastruktur dan Isu Ekologi
Terkait pemerataan pembangunan, Rudy menyebut beberapa wilayah seperti Kutai Barat didominasi jalan nasional sehingga tidak dapat dianggarkan melalui APBD provinsi. Meski demikian, ia mengklaim telah membangun sekitar 23 kilometer ruas jalan Tering–Kojo Bilang serta menuntaskan Jembatan Nibung yang menghubungkan Kutai Timur dan Berau.
Untuk persoalan kerusakan ekologis, ia memastikan akan melibatkan dinas teknis seperti ESDM dan Kehutanan guna melakukan tindak lanjut dan evaluasi.
Politik Dinasti, APBD, dan Mobil Dinas
Menanggapi tudingan praktik politik dinasti, Rudy membantah tegas. Ia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang dilindungi undang-undang.
Sementara terkait transparansi APBD, ia menyebut anggaran daerah telah diaudit oleh BPK dan diawasi DPRD.
Aksi juga menyoroti pengadaan mobil dinas yang dinilai tidak sensitif di tengah kondisi fiskal. Rudy menjelaskan pengadaan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 dengan batasan kapasitas mesin tertentu dan disebut hanya digunakan untuk operasional di Jakarta.
Tantangan Debat Terbuka
Dalam sesi dialog, perwakilan BEM Universitas Mulawarman menantang gubernur untuk melakukan debat terbuka di kampus.
“Jika ada undangan resmi, saya siap hadir,” jawab Rudy.
Aksi berakhir menjelang sore dengan komitmen membuka ruang dialog lanjutan antara mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menandai babak baru komunikasi antara gerakan mahasiswa dan pemerintah daerah.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
