Menu ✖

Mode Gelap
Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar Otorita IKN Gelar Program Pantai Lestari, Bersihkan Lima Pantai dan Edukasi Pemilahan Sampah Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

BERITA DAERAH · 16 Sep 2026 22:00 WITA ·

Sengketa Lahan Gunung Lingai Belum Tuntas, Kelurahan Tegaskan Fokus pada Pelayanan Publik


 Lurah Gunung Lingai, Siti Zubaida, menyampaikan keterangan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Samarinda, Rabu (16/9/2026). RDP membahas sengketa lahan yang belum mencapai penyelesaian, dengan kelurahan tetap berupaya memberikan pelayanan publik dan memfasilitasi mediasi para pihak. Perbesar

Lurah Gunung Lingai, Siti Zubaida, menyampaikan keterangan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Samarinda, Rabu (16/9/2026). RDP membahas sengketa lahan yang belum mencapai penyelesaian, dengan kelurahan tetap berupaya memberikan pelayanan publik dan memfasilitasi mediasi para pihak.

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Persoalan sengketa lahan yang menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Samarinda belum menemukan titik penyelesaian. Pemerintah Kelurahan Gunung Lingai menegaskan tetap berupaya menjaga pelayanan publik sekaligus memfasilitasi mediasi bagi pihak-pihak yang berselisih.

Hal tersebut disampaikan Lurah Gunung Lingai, Siti Zubaida, usai mengikuti RDP yang kembali digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kota Samarinda, Rabu (16/9/2026).

RDP tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang sebelumnya telah dibahas. Namun, hingga pertemuan kedua, persoalan tersebut masih belum mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Siti mengatakan, pemerintah kelurahan pada prinsipnya mendukung setiap upaya yang bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai aturan.

“Kami bersama DPRD berupaya mencari solusi terbaik agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” ujar Siti kepada awak media.

Ia menegaskan, pihak kelurahan terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan dalam proses pembahasan. Sebagai pejabat publik, dirinya juga berkomitmen menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

“Kami menerima kritik dan saran serta akan menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

Menurut Siti, persoalan yang muncul juga menjadi bahan evaluasi bagi pihak kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Setiap masukan yang disampaikan masyarakat maupun DPRD dinilai menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam menjalankan pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan.

“Kami juga belajar agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik,” tuturnya.

Salah Satu Pihak Berencana Tempuh Jalur Hukum

Saat ditanya mengenai persoalan yang belum selesai meski RDP telah digelar sebanyak dua kali, Siti mengatakan salah satu pihak berencana melanjutkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.

Menurutnya, keputusan untuk menempuh proses hukum merupakan hak masing-masing pihak apabila penyelesaian melalui mediasi belum menghasilkan kesepakatan.

“Kalau mereka memilih menempuh jalur hukum, itu merupakan hak mereka,” ungkapnya.

Siti juga tidak memberikan keterangan lebih jauh ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya laporan hukum yang telah dibuat terkait persoalan tersebut. Ia menilai hal itu merupakan ranah pihak yang bersangkutan.

“Saya tidak berani menjawab karena itu ranah mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Siti menegaskan bahwa posisi pemerintah kelurahan dalam persoalan tersebut adalah memberikan pelayanan sesuai kewenangan sekaligus memfasilitasi mediasi. Selama masyarakat membutuhkan pelayanan yang menjadi kewenangan kelurahan, pihaknya akan tetap memberikan layanan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kalau masyarakat membutuhkan pelayanan, kami tetap layani sesuai kewenangan. Selebihnya menjadi hak mereka,” jelasnya.

Kelurahan Sebut Mediasi Sudah Dilakukan

Siti menyampaikan, pihak Kelurahan Gunung Lingai telah berupaya mempertemukan dan memediasi pihak-pihak yang berselisih. Namun, pemerintah tidak dapat memaksakan hasil apabila kedua belah pihak belum dapat menerima penyelesaian melalui jalur mediasi.

Ia menegaskan, kewenangan kelurahan terbatas pada fasilitasi dan pelayanan administrasi. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, pihak yang bersangkutan dapat menentukan langkah selanjutnya sesuai hak dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami sebatas melakukan mediasi. Jika tidak ada kesepakatan, silakan menempuh langkah selanjutnya,” pungkas Siti.

Pemerintah Kelurahan Gunung Lingai berharap setiap proses penyelesaian tetap berjalan sesuai ketentuan, sementara pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu oleh persoalan yang masih dalam proses penyelesaian tersebut.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Lantik Anggota BPD PAW Empat Desa, Bupati Kukar Tekankan Pengawasan Dana Desa

17 November 2026 - 20:00 WITA

r68

Fasilitas Pendidikan di Dapil V Kukar Baru Terpenuhi 70 Persen, DPRD Minta Kekurangan Dikejar

17 November 2026 - 19:00 WITA

r69

Pemkab Kukar Dukung Program Taaruf Jemput Jodoh Halal, Pendopo Odah Etam Disiapkan untuk Nikah Murah

17 November 2026 - 17:00 WITA

r67

DPRD Kukar Desak OPD Percepat Realisasi APBD 2026, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

17 November 2026 - 16:00 WITA

r66

Anhar Desak Perumda Tirta Kencana Prioritaskan Eks Karyawan PT WATS, Jangan Abaikan Nasib Pekerja

17 November 2026 - 15:00 WITA

r63

Pemasangan PJU di Kukar Capai 90 Persen, 350 Titik di Muara Muntai Menunggu Sambungan PLN

17 November 2026 - 14:00 WITA

r62
Trending di BERITA DAERAH