KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah DPRD Kota Samarinda menyoroti persoalan kabel telekomunikasi yang dinilai masih semrawut dan belum tertata dengan baik di sejumlah titik kota.
Hal ini disampaikan Ketua Pansus LKPJ, Achmad Sukamto, usai mengikuti Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), di Ruang Rapat Utama Lantai 2 DPRD Kota Samarinda, Kamis (9/4/2026).
Dalam keterangannya, Achmad menegaskan bahwa persoalan utilitas perkabelan telekomunikasi menjadi perhatian serius Pansus karena hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penataan kabel di ruang publik.
“Masalah kota layak ini berkaitan dengan kabel-kabel telekomunikasi yang semrawut. Ternyata dari OPD sendiri belum ada regulasi yang mengatur secara khusus. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dinilai kontras dengan capaian indikator dalam LKPJ Wali Kota yang disebut telah mencapai angka 99 persen. Menurutnya, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Di laporan LKPJ capaian indikatornya sudah 99 persen, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kabel semrawut dan belum diatur. Ini yang kami sangat sayangkan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pansus mempertimbangkan untuk merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) baru atau melakukan revisi terhadap Perda Tahun 2019 yang berkaitan dengan telekomunikasi, khususnya dalam hal penataan utilitas perkabelan.
“Kemungkinan nanti rekomendasi dari Pansus adalah membuat Perda baru atau revisi Perda 2019 tentang telekomunikasi, khususnya terkait utilitas perkabelan,” jelasnya.
Achmad menambahkan, persoalan ini bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, melainkan lebih pada belum adanya payung hukum yang jelas. Padahal, aspek utilitas menjadi bagian penting dalam penilaian indikator kota layak huni dan kota berperadaban.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah indikator lain yang dinilai belum sepenuhnya mencapai target, termasuk aspek kelayakan hunian yang berkaitan erat dengan penataan infrastruktur kota.
Sementara itu, terkait peran Dinas Kominfo, Achmad menyebut pihak Kominfo menyampaikan bahwa persoalan utilitas telekomunikasi merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga belum ada rekomendasi teknis yang dapat dilakukan di tingkat daerah.
“Kominfo menyampaikan tidak ada sangkut paut langsung karena itu disebut sebagai kewenangan pusat. Namun ini tetap menjadi bahan pertimbangan kami,” ungkapnya.
Ke depan, Pansus berharap hasil pembahasan ini dapat melahirkan regulasi yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur penataan utilitas, khususnya kabel telekomunikasi dari berbagai penyedia layanan.
“Kita ingin ke depan tidak ada lagi kabel yang bergelantungan di atas. Semua harus tertata, bahkan kalau perlu diatur masuk ke bawah tanah. Itu yang akan kami dorong,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
